Demo pro-lingkungan tuntut kabinet baru Jokowi atasi krisis iklim

Pada Sabtu (26/10) beberapa kelompok pro-lingkungan seperti Greenpeace Indonesia, 350.org, Front Mahasiswa Nasional (FMN), We Make Change dan Pemuda Baru Indonesia (Pembaru) bersama-sama menggelar unjuk rasa di Taman Aspirasi, Jakarta Pusat.

Mereka menuntut kabinet baru Presiden RI Joko Widodo untuk secara serius menangani persoalan krisis iklim di Indonesia.

"Kami mau menyampaikan bahwa Pak Jokowi dan Kabinet Indonesia Maju perlu melawan krisis iklim," tutur Country Director Greenpeace Indonesia Leonard Simanjutak.

Menurut dia, pemerintah perlu meninggalkan energi kotor dan beralih menggunakan energi terbarukan. Hal itu, lanjutnya, harus tercermin dalam kebijakan energi selama lima tahun ke depan.

Selain itu, kabinet baru Jokowi juga dituntut untuk menghentikan kerusakan hutan seperti pembakaran, pembalakan dan perusakan lahan gambut.

"Kami fokus di dua hal itu karena mereka merupakan sumber emisi karbon Indonesia. Kami ingin kabinet baru secara serius mengatasi krisis iklim," tegas dia.

Leonard menyatakan, dirinya sama sekali tidak optimis melihat susunan kabinet baru Presiden Jokowi. Tanpa merinci, dia menyebut bahwa banyak pejabat yang memiliki kepentingan pada industri ekstraktif seperti tambang dan batu bara.

"Sampai saat ini, saya tidak melihat ada yang punya rekam jejak mendukung perubahan progresif menuju energi terbarukan atau soal penyelamatan hutan," tutur Leonard.

Leonard menyebut, sekitar 100-150 orang mengikuti aksi unjuk rasa pro-lingkungan pada Sabtu.

Dia memperingatkan bahwa krisis iklim sudah dimulai, salah satu pertanda nyatanya merupakan panas ekstrem yang melanda belakangan ini.

"Itu merupakan representasi dari pemanasan global. Sudah ada pola pemanasan yang terbentuk. Dan juga 90% bencana di Indonesia itu sumbernya dari cuaca ekstrem," jelas dia.

Leonard mengatakan dia pesimistis bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 akan berfokus pada rencana pembangunan rendah karbon. Menurutnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tidak memperlihatkan komitmen untuk mengadopsi skenario rendah karbon.

"Kami menjadi sangat ragu karena kelihatanya Jokowi juga tidak akan menyaring investasi, tidak diberikan klasifikasi bahwa investasi yang Indonesia inginkan adalah investasi yang hijau dan ramah lingkungan," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Juru Kampanye Digital 350.org Indonesia Irfan Toni Herlambang menyatakan bahwa Bumi sedang tidak baik-baik saja dan krisis iklim sudah di depan mata. Namun, tambahnya, pemerintah tidak berupaya sekuat tenaga untuk memadamkan krisis iklim.

"Kami tidak melihat solusi krisis iklim menjadi salah satu visi atau misi Kabinet Indonesia Maju, menurut kami ini sesuatu yang tidak bisa dibiarkan," kata dia.

Dia mengatakan Presiden Jokowi seharusnya tidak hanya menganggap investasi ekonomi penting bagi Indonesia, tetapi juga memprioritaskan "investasi" bagi Bumi.

"Bagaimana pemerintah mau menarik investasi bagi Indonesia jika Bumi sudah tidak ada?" ujar Irfan.

Tim Leader We Make Change Indonesia Sharon Simamora menyebut pihaknya mengikuti unjuk rasa pro-lingkungan kali ini untuk mengingatkan kabinet baru bahwa Indonesia sedang mengalami darurat iklim dan politik.

"Kedua hal itu berhubungan karena banyak persoalan sumber daya alam itu berasal dari konflik kepentingan politik," jelas dia.

We Make Change, jelasnya, ingin mendorong masyarakat untuk bersama-sama menuntut pemerintah melakukan perubahan nyata.

"Kami ingin menyadarkan masyarakat bahwa demonstrasi dan berorasi itu hal yang lazim. Seharusnya krisis iklim yang terjadi sekarang itu membuat kita panik dan bertindak," kata Sharon.

Dia mengaku memiliki harapan besar bagi kabinet baru Jokowi untuk melakukan perubahan dan mengatasi krisis iklim di dalam negeri.