Demonstran mahasiswa tolak demo di tempat yang diblokade kawat berduri

Aliansi mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, hari ini (30/9). Unjuk rasa dilaksanakan untuk mengkritik pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam 3 tahun berjalan.

Pantauan Alinea.id, massa bersama satu mobil komando bergerak memasuki kawasan Bundaran Patung Kuda Arjuna sekitar pukul 15.28 WIB. Rombongan massa mengenakan jas almamater masing-masing kampus dan membawa atribut unjuk rasa berupa poster yang menyuarakan tuntutan mereka, mulai dari tolak RKUHP hingga menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Massa memilih berorasi di bundaran air mancur arah ke Jalan Budi Kemuliaan. Massa menolak bernegosiasi dengan pihak kepolisian untuk menyuarakan aksi di depan Gedung Sapta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat.

Sebab, di sana petugas telah memasang blokade berupa kawat berduri, pembatas beton, serta water barrier.

"Ada kawat berduri dan beton yang menghalangi antara rezim dengan rakyatnya," ujar orator dari mobil komando.

Akibatnya, arus lalu lintas dari Jalan MH Thamrin menuju arah Tanah Abang mengalami penumpukan kendaraan. Sementara, kendaraan menuju Jalan Medan Merdeka Selatan masih lancar.

Massa aksi berasal dari sejumlah perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Di antaranya Universitas Indonesia, Universitas Negeri Semarang, Universitas Bangka Belitung, Universitas Syiah Kuala Aceh, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Pasundan, hingga Universitas Padjajaran.

"Hari ini, adalah simbol bagaimana almamater di Nusantara bersatu untuk melawan pengkhianatan rezim. Kita berdiri di sini untuk melawan pengkhianatan yang terjadi di Istana," seru orator.

Massa menuntut pemerintahan Jokowi-Ma'ruf menyelesaikan enam permasalahan yang tak kunjung usai. Keenam permasalahan dimaksud di antaranya dikebutnya pengesahan RKUHP yang dinilai bermasalah, sementara terdapat RUU Masyarakat Adat dan RUU PPRT yang tak kunjung disahkan. Kemudian, juga terkait isu alokasi APBN yang tidak tepat sasaran.

Kemudian, massa juga akan menyuarakan soal pelanggaran HAM masa lalu yang tak pernah diselesaikan oleh pemerintah; masalah korupsi, kolusi, nepotisme tanpa upaya pemberantasan yang berarti, serta pendidikan yang masih belum demokratis dan terbuka untuk semua orang.

Selain itu, tuntutan massa juga terkait pemberangusan demokrasi lewat upaya-upaya untuk menunda Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden.