sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

'Depak' RUU PKS, DPR dianggap sewenang-wenang

DPR memutuskan mencabut RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020 dengan dalih sukar di tengah pandemi.

Fatah Hidayat Sidiq
Fatah Hidayat Sidiq Jumat, 03 Jul 2020 18:46 WIB
'Depak' RUU PKS, DPR dianggap sewenang-wenang
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 115056
Dirawat 37618
Meninggal 5388
Sembuh 72050

Aliansi Gerakan Perempuan Antikekerasan (GERAK Perempuan) menilai, DPR sewenang-wenang terhadap proses demokrasi dan pemenuhan hak warga, khususnya korban kekerasan seksual. Pangkalnya, mendepak Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 dan dengan alasan sukar dibahas.

"Itu menegaskan, bahwa DPR tidak serius menangani kekerasan seksual di Indonesia serta tidak menjalankan peran dan kewajiban untuk melindungi rakyat dengan membiarkan korban kekerasan seksual terus berjatuhan dan tidak mendapatkan keadilan," ucap perwakilan GERAK Perempuan, Nur Aini, melalui keterangan tertulis, Jumat (3/7).

Bagi GERAK Perempuan, dewan juga tidak transparan sejak proses pembahasan hingga keputusan mencabut RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020, 30 Juni. Dalih pandemi dianggap hanya sebagai "kedok". Alasannya, "pembahasan belum dilakukan sejak ditetapkan menjadi Prolegnas Prioritas."

Nur menyatakan demikian, lantaran DPR mengesahkan RUU Mineral dan Batubara (Minerba) di tengah pandemi, 12 Mei. Pun terus membahas RUU Cipta Kerja (Cipker) sampai sekarang. "Kedua produk perundang-undangan ini," sambungnya, "kami nilai tidak menguntungkan rakyat."

Perwakilan GERAK Perempuan lainnya, Dian Septi, menegaskan, RUU PKS sangat penting karena menjadi upaya hukum pemulihan dan melindungi korban kekerasan. Juga memastikan korban tidak mendapatkan kekerasan berulang imbas stigma dan sistem hukum yang tidak berpihak.

Dirinya mengingatkan, kasus kekerasan seksual terus meningkat. Berdasarkan Catatan Akhir Tahun (Catahu) 2020 Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, terdapat 4.898 laporan kasus kekerasan seksual sepanjang 2019. "Kenaikan kasus kekerasan seksual hingga 792% atau hampir delapan kali lipat selama 12 tahun sejak 2007," tegasnya.

Dian melanjutkan, kekerasan terhadap perempuan di ranah domestik terus meningkat saat pandemi. Dicontohkannya dengan jumlah aduan yang diterima Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan(LBH APIK).

LBH APIK umumnya menerima sekitar 30 laporan per bulan sebelum pandemi. Jumlahnya meningkat menjadi 90 aduan per bulan sejak Maret hingga Juni. "Data ini menunjukkan, peningkatan sebesar 300%," ucapnya.

Sponsored

Karenanya, GERAK Perempuan menuntut DPR menarik keputusannya mencabut RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020 serta segera membahas dan mengesahkannya. Kedua, tidak menggunakan pandemi sebagai kilah menihilkan data urgensinya beleid tersebut bagi warga.

Parlemen juga didesak menjalankan mandat melalui penyusunan legislasi yang melindungi rakyat dengan memprioritaskan RUU PKS daripada RUU Cipker. GERAK Perempuan pun meminta pemerintah dan instansi terkait mendorong hal serupa. 

Di sisi lain, GERAK Perempuan mengajak masyarakat luas pro antikekerasan seksual untuk mendukung pengesahan RUU PKS dengan bersolidaritas. Aksi rutin di gedung dewan setiap Selasa, pukul 15.00-16.30 hingga RUU disahkan.

Selanjutnya, saling menguatkan dan memajukan serta memberanikan diri memperjuangkan hak, khususnya korban kekerasan seksual. "Termasuk membagun sistem rujukan kolektif bagi korban kekerasan seksual di mana pun berada," tutup Dian.

GERAK Perempuan merupakan koalisi masyarakat sipil, terdiri dari kelompok, organisasi, ataupun individu. Aliansi Jurnalis Indepenen (AJI), Solidaritas Perempuan, LBH Jakarta, Sindikasi, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Space UNJ, dan Lingkar Studi Feminis, misalnya.

Berita Lainnya