sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Dewas dilantik, ICW berjanji bersikap kian kritis ke KPK

ICW pesimistis lima pimpinan KPK membawa perubahan ke arah yang lebih baik.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Jumat, 20 Des 2019 14:34 WIB
Dewas dilantik, ICW berjanji bersikap kian kritis ke KPK
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 248852
Dirawat 57796
Meninggal 9677
Sembuh 180797

Indonesian Corruption Watch (ICW) memastikan tetap mengkritisi kebijakan dan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"Kami pesimistis lima pimpinan KPK ini membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi, kami akan lebih ketat mengawasi kinerja 10 orang yang dilantik ini," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, saat ditemui di Gedung Merah Putih Jakarta Selatan, Jumat (20/12).

Rasa pesimistis ICW ditambah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

"Lima pimpinan KPK tersebut sudah membuat kami pesimistis bisa menuntaskan perkara besar, ditambah UU KPK baru. Kami tidak percaya mereka akan menuntaskan perkara besar, misalnya kasus BLBI," terang Kurnia.

Sementara anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syamsuddin Haris, berkomitmen membantu Presiden Jokowi memberantas korupsi di tanah air dan memperkuat KPK.  

"Kami ingin menegakkan pemerintah yang bersih dengan memperkuat KPK. Tanpa pemerintahan yang bersih kita tidak bisa meningkatkan daya saing," kata Syamsuddin di kompleks istana kepresidenan Jakarta, Jumat (20/12).

Syamsuddin menilai pembentukan dewan pengawas sebagai bentuk komitmen Presiden Jokowi sebagai pemberantasan korupsi.

"Semula format dewan pengawas itu dibentuk DPR, oleh partai politik. Tetapi belakangan berubah, sebab dibentuk Presiden. Saya pikir ini peluang bagus Presiden Jokowi menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Cuma memang waktu UU KPK direvisi tampaknya beliau, tidak bisa menghindar sebab semua parpol mendukung revisi itu," tambah Syamsuddin.

Sponsored

Latar belakang Dewas KPK

Tumpak Hatorangan Panggabean adalah mantan Wakil Ketua KPK periode 2003-2007 sekaligus mantan pelaksana tugas Ketua KPK 2009-2010.

Ia punya karir panjang di Kejaksaan Agung sejak 1973 mulai bertugas di Kajari Pangkalan Bun (1991-1993), Asintel Kejati Sulteng (1993-1994), Kajari Dili (1994-1995), Kasubdit Pengamanan Ideologi dan Politik Pada JAM Intelijen (1996-1997), Asintel Kejati DKI Jakarta (1997-1998), Wakajati Maluku (1998-1999), Kajati Maluku (1999-2000), Kajati Sulawesi Selatan (2000-2001), Sesjampidsus (2001-2003).

Harjono adalah mantan Hakim Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008. Pada 2017 ia ditunjuk sebagai Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Harjono juga merupakan ketua Panitia Seleksi hakim MK pengganti I Gede Palguna perwakilan pemerintah.

Albertina Ho dikenal sebagai ketua majelis hakim yang menyidangkan kasus suap pegawai pajak Gayus Tambunan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia dikenal gigih dan tegas dalam menyidangkan perkara. Saat ini Albertina Ho menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang.

Sedangkan Artidjo Alkostar adalah mantan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung. Ia mendapat banyak sorotan atas keputusan memperberat vonis terdakwa kasus korupsi, Artidjo sudah pensiun pada Maret 2018.

Syamsuddin Haris adalah peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Syamsuddin adalah lulusan FISIP Universitas Nasional (S-1) dan FISIP UI (S-2 dan S-3) ini mengajar pada Program Pasca-Sarjana Ilmu Politik pada FISIP Unas. (Ant)
 

Berita Lainnya