sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Dharmantra bersikeras penanganan perkara KPK tidak sah

Proses tahapan penanganan perkara, mulai dari penetapan tersangka hingga penahanan dilakukan sekaligus pada 8 Agustus 2019.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Selasa, 05 Nov 2019 14:11 WIB
Dharmantra bersikeras penanganan perkara KPK tidak sah

Kuasa Hukum Komisi Pemberantasan Korupsin (KPK) Togi Robson Sirait meminta kepada majelis hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menolak permohonan gugatan praperadilan yang dilayangkan tersangka dugaan suap kuota impor bawang putih, I Nyoman Dharmantra. 

Sebelumnya, I Nyoman melalui kuasa hukumnya menilai proses penanganan perkara KPK terhadap kliennya tidak sah. Pasalnya, proses tahapan penanganan perkara, mulai dari penetapan tersangka hingga penahanan dilakukan sekaligus pada 8 Agustus 2019.

Menurut Togi, petitum I Nyoman yang diajukan melalui kuasa hukumnya adalah keliru. Pasalnya, dalil gugatan praperadilan itu sudah masuk dalam pokok perkara.

"Berbagai dalil permohonan praperadilan yang diajukan pemohon adalah keliru, tidak benar, dan tidak berdasarkan hukum, sehingga permohonan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima," terang Togi, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (5/11).

Terpisah, Kuasa hukum I Nyoman Dharmantra, Fachmi Bachmid menganggap, kuasa hukum KPK tidak memahami dalil permohonan praperadilan pihaknya. Baginya, permohonan dalil tersebut sudah amat jelas.

"Jadi inti masalah itu terkait dengan kejadian pada 8 Agustus, bahwa di situ ada penetapan tersangka dann penahanan. Itu yang menjadi masalah, seharusnya ada proses dari sebelumnya," ujar Fachmi.

Terlebih kliennya tidak terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 8 Agustus untuk menjadikan dasar penetapan tersangka dan penahanan oleh komisi antirasuah itu. Itulah sebabnya proses penetapan tersangka dan penahanan kliennya harus berbeda dengan penanganan perkara lain.

"Tindak pidana korupsi itu harus ada sebuah kolektivitas antara pemberi dan penerima, tetapi di kasus ini, putus semua. Makanya kami mengajukan permohonan praperadilan," pungkas Fachmi.

Sponsored

I Nyoman Dharmantra merupakan tersangka kasus suap kuota impor bawang putih. Mantan Anggota Komisi VI DPR itu, diduga kuat telah dijanjikan fee dari pemilik PT Cahaya Sakti Argo (CSA) Chandry Suanda alias Afung.

Fee tersebut untuk mengurus proses izin impor bawang putih. Adapun fee yang dijanjikan, sekitar Rp1.700 hingga Rp1.800 dari setiap kilogram bawang putih yang diimpor.

KPK menduga uang tersebut diberikan agar proses perizinan impor bawang putih pada 2019 sebanyak 20.000 ton dapat terealisasi. Untuk mengurus kuota tersebut, muncul angka sebesar Rp3,6 miliar. Namun, Afung baru merealisasikan sebesar Rp2,1 miliar.

Kemudian, Doddy rekan bisnis Afung mengirimkan uang sebesar Rp2 miliar ke rekening money changer milik I Nyoman. Diduga, uang itu digunakan untuk mengurus Surat Persetujuan Izin (SPI) di kementerian perdagangan, sekaligus mengunci kuota impor yang diurus atau istilah lainnya lock kuota. Sementara, sisanya sebesar Rp100 juta digunakan Doddy untuk mengurus administrasi perizinan.