Dianggap politis, Wadah Pegawai KPK bakal ditertibkan

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan akan mengembalikan fungsi Wadah Pegawai (WP) KPK ke tujuan aslinya. Dia menyebut WP KPK saat ini kerap mengambil peran sebagai juru bicara KPK.

"Ke depan harus kita tertibkan itu. Siapa yang boleh bicara mengatasnamakan lembaga. Repot nanti kalau semua orang bisa bicara. Nanti masyarakat yang bingung," kata Alexander usai rapat paripurna penetapan lima pimpinan KPK periode 2019-2024 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/9).

Menurut Alexander, keberadaan WP KPK diatur dalam pasal-pasal terkait sumber daya manusia (SDM) KPK di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK. WP KPK dibentuk untuk menjembatani komunikasi pegawai dengan komisioner. "Itu sebetulnya. Tidak untuk yang lain,"  ujar Alexander.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu yang menyebut jika WP KPK telah menjelma menjadi lembaga politis. Menurut Masinton, WP KPK bahkan kerap menekan pimpinan KPK. 

Meskipun mengakui keberadaan WP KPK potensial menimbulkan friksi, Alexander menegaskan, lembaga itu tidak bisa dibubarkan. "Peraturannya saat ini gimana? Peraturan pemerintah kan memang ada di situ wadah pegawai. Tidak bisa semena-mena," jelasnya.

WP KPK sebelumnya menolak lolosnya Firli Bahuri sebagai capim KPK. Pasalnya, Firli diduga melanggar kode etik saat menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK. Selain ditolak WP KPK, Firli juga ditentang aktivis antikorupsi. 

Terkait itu, Alexander mengatakan, wajar jika pemilihan pimpinan KPK menimbulkan pro dan kontra. "Nanti kita lihat kinerjanya ke depan. Harus kita lihat kinerjanya. Bukan seperti saat ini. Mudah-mudahan, dengan keraguan dari masyarakat itu, akan lebih memacu kami untuk bekerja lebih (baik)," kata dia.

Ditemui di tempat yang sama, Ketua KPK yang baru Firli Bahuri enggan berkomentar menanggapi keberadaan WP KPK. "Saya tidak berwenang menanggapai itu sebagai komisioner baru. Sistem kan lagi mau diubah," ujarnya.