Dicecar data penerima vaksin, Menkes: Data base dalam negeri carut marut

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dicecar oleh anggota Komisi IX DPR RI soal basis data (data base) penerima vaksinasi Covid-19. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengaku, data dari dinas kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) serta BPJS Kesehatan akan menjadi basis data.

"Basisnya Dukcapil, digabungkan dengan data kesehatannya BPJS Kesehatan, kemudian kami re-confirm balik dengan datanya dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Kemensos," kata Budi saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, yang disirakan secara virtual, dan dipantau dari Jakarta, Rabu (13/1).

Dia mengaku, pendataan dengan mekanisme tersebut masih memiliki kekurangan. Pasalnya, data base dalam negeri dinilai carut marut.

"Kalau saya ditanya, pak apakah datanya ideal? Saya jawab, enggak. Di Indonesia ini susah dapat data yang ideal. Tetapi kami mesti ambil satu titik awal yang dipakai. Nah, titik awalnya adalah gabungan dari dukcapil, kami cross dengan data BPJS Kesehatan, kami cross lagi dengan datanya Kemensos," tutur dia.

Budi mengatakan, bila ada penerima yang tidak terdata dapat mendaftarkan secara manual ke call center 119. Dengan demikian, dia menilai, akan terjadi penambahan data. 

Seiring dengan itu, Budi mengaku, telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo) untuk mencocokan data.

Dia mengaku, akan dibantu oleh provider pelat merah yang dinaungi Kominfo untuk mendata nomor telepon penerima vaksin Covid-19. Menurutnya, pendataan vaksin tidak menjadi penghambat pelaksanaan vaksinasi.

"Itu cara yang kami pikirkan untuk mulai. Karena kalau enggak, datanya enggak sempurna. Jadi, kami mulai dengan segala kekurangan. Itu untuk masalah data. Saya tahu, melihat ini mungkin tidak memuaskan Bapak/Ibu," terang Budi.

Merespons itu, anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani pesimistis target program vaksinasi untuk membentuk kekebalan imun komunal atau herd immunity di masyarakat bakal tercapai. 

Pangkalnya, pendataan penerima vaksin dinilai masih belum jelas. "Jadi kan, targetkan membentuk herd immunity. Bagaimana herd immunity itu terbentuk kalau kemudian data aja kita enggak yakin," tegas Netty.

"Nah bagaimana strategi Pak menteri kalau kemudian kita lepas tangan seperti ini persoalan data," tambahnya.

Menanggapi itu, Budi menegaskan, program vaksinasi harus tetap berjalan meski banyak pihak yang tidak yakin terhadap pendataan penerima vaksin Covid-19.

"Saya yakin sekali bahwa (vaksinasi) ini harus dilakukan. Kalau buat saya, saya akan mulai dengan apapun yang kita miliki sekarang. Karena kalau saya ngeberesin datanya, strateginya itu akan terlalu lama, terlalu ideal, dan enggak mungkin jalan," tegas Budi.

Sementara itu, Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Runtuwene turut mempertanyakan sistem pendataan vaksinasi Covid-19. Menurutnya, data penerima vaksin tidak akurat. Hal itu merujuk dengan data BPJS Kesehatan.

"BPJS Kesehatan saja banyak sekali peserta yang belum daftar BPJS Kesehatan, karena ketidakmampuan mereka untuk membayar," tuturnya.

Terlebih bila sistem pendataan dilakukan konfirmasi melalui telepon. Felly mempertanyakan, bila ada masyarakat yang tidak mempunyai telepon selular pintar.

"Berapa persen orang yang enggak punya handphone pak? berapa persen? kalau pun dia punya handpone, handpone jadul, buka handphone pintar, bagaimana caranya? Sementara bapak bilang bahwa (vaksinasi) ini akan berjalan tidak akan nunggu lama," tegas Felly.

"Tetapi kan ini ada target, Pak Presiden minta satu tahun Pak. Nah, bagaimana kita mencapai target dengan herd immunity yang kita maksudkan tadi kalau data kita belum beres, mau selesainya kapan," imbuhnya.