sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Dikritik jarang OTT, KPK: Jangan caci maki

Buruknya sistem politik melahirkan 80% pemimpin berurusan dengan KPK.

Manda Firmansyah
Manda Firmansyah Sabtu, 08 Agst 2020 14:00 WIB
Dikritik jarang OTT, KPK: Jangan caci maki
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 389.712
Dirawat 62.649
Meninggal 13.299
Sembuh 313.764

Komisioner KPK Nurul Ghufron meminta masyarakat hingga akademisi tidak lagi menghina institusi antirasuah tersebut. Hal itu disampaikan Ghufron lantaran KPK kerap menjadi sasaran kritik karena terlihat jarang melakukan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT).

KPK, kata Ghufron, tidak akan lagi menjadi ‘laundry politik’ dengan menangkap banyak koruptor, lalu memamerkannya sebagai hiburan. KPK, jelas dia, turun tangan memberantas akar masalah korupsi dengan mendorong terciptanya sistem politik yang melahirkan para pemimpin berintegritas.

“Terus terang, seandainya kita punya penyakit malaria atau demam berdarah, itu kan karena nyamuk. Kalau pun kita tangkap nyamuk yang menempel-menempel itu, sementara jentiknya masih diproduksi lingkungan, maka tidak selesai. Ini yang mari kami pahamkan, utamanya insan akademisi agar tidak turut mencaci maki kami (KPK),” ujar Ghufron dalam diskusi virtual, Sabtu (8/8).

Hingga saat ini, jelas dia, tingginya beban biaya dalam proses politik turut andil menyebabkan banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi.

Bahkan, sambung Ghufron, banyak kepala daerah telah memikirkan bagaimana mengembalikan modal untuk memenangkan Pilkada, sehingga para kepala daerah bakal menggadaikan kepentingan rakyat dengan ‘mengobral’ berbagai perizinan eksploitasi sumber daya alam hingga rekruitmen kepegawaian.

“Proses politik rusak melahirkan 80% pemimpin yang kena KPK. (Sebaliknya) sistem politik yang bagus menggunakan mekanisme apapun (akan) mencapai pemimpin berintegritas. Itu harapannya” ucapnya.

Menurut Ghufron, saat kepala daerah memilih melakukan korupsi, maka pintu menuju berbagai kejahatan lain bakal terbuka. Lalu, berkembang secara simultan hingga merugikan semakin banyak orang.

Bahkan, lanjut dia, tindak pidana korupsi akan merusak tatanan hukum sebagai tonggak keadilan. “Korupsi melanggar HAM. Bukan hanya HAM perseorangan, tetapi HAM komunal. Rakyat,” tutur Ghufron.

Sponsored

Sedangkan tindak pidana korupsi berupa suap untuk perizinan akan berdampak pada kerusakan lingkungan hidup. Bahkan, tindak pidana korupsi juga berujung merusak mekanisme pasar dan persaingan harga.

Berdasarkan data penindakan KPK dari tahun 2004 hingga Mei 2020, tindak pidana korupsi suap merupakan paling banyak ditemukan atau 704 perkara. Lalu, pengadaan barang dan jasa 224 perkara, perizinan 23 perkara, pungutan liar 26 perkara, penyelenggaraan anggaran 48 perkara, tindak pidana pencucian uang (TPPU) 36 perkara, dan merintangi proses penyidikan 10 perkara.

Dari segi jenis profesi, subjek hukum swasta paling banyak melakukan korupsi atau 380 perkara. Disusul kemudian anggota DPR/DPRD 274 perkara, pejabat pemerintah (eselon I,II,III,IV) 230 perkara, wali kota/bupati/wakil 122 perkara, kepala lembaga/kementerian 28 perkara, hakim  22 perkara, gubernur 21 perkara, pengacara 12 perkara, jaksa 10 perkara, komisioner 7 perkara, korporasi 6 perkara, duta besar 4 perkara, dan polisi 2 perkara.

Berita Lainnya