sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Dinas Psikologi TNI AD datang, Komnas HAM dapat berbagai penjelasan TWK

Komnas HAM RI berharap instansi terkait lainnya kooperatif jelaskan TWK KPK.

Akbar Ridwan
Akbar Ridwan Rabu, 16 Jun 2021 17:47 WIB
Dinas Psikologi TNI AD datang, Komnas HAM dapat berbagai penjelasan TWK

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM meminta keterangan dari Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat dan instansi terkait, Rabu (16/6). Kegiatan itu bagian dari penanganan aduan dugaan pelanggaran HAM dalam tes wawasan kebangsaan atau TWK pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Dalam permintaan keterangan ini, Komnas HAM RI mendapat berbagai penjelasan terkait instrumen asesmen, pelaksanaan asesmen, dan mekanisme penilaian," ujar Komisioner Komnas HAM M. Choirul Anam dalam keterangannya.

Anam menambahkan, pemberian keterangan berlangsung pukul 10.00-15.30 WIB. Pihaknya menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang baik kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat, dan lembaga terkait lainnya.

"Dalam kesempatan ini, Komnas HAM RI berharap instansi terkait lainnya dapat turut kooperatif dan bekerja sama dengan baik demi semakin terangnya peristiwa," ucapnya.

Sebagai informasi, laporan ini dilayangkan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tak lulus TWK. Dalam proses penanganannya, Komnas HAM telah minta keterangan 19 pegawai lembaga antirasuah dan dapat dokumen yang terkait tes alih status aparatur sipil negara atau ASN itu.

Sementara pada Kamis (17/6) besok, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana, akan dimintai keterangan dan klarifikasi ihwal TWK oleh Komnas HAM. Sebelumnya, pihak BKN telah memberikan penjelasan kepada Komnas HAM, Rabu (9/6). Akan tetapi, lantaran perlu pendalaman BKN diminta untuk hadir lagi pada pekan ini.

Jika agenda berlangsung sesuai rencana, Kepala BKN akan memberi keterangan dan klarifikasi bersamaan pimpinan dan sekretaris jenderal KPK. Firli Bahuri dan kawan-kawan sedianya dipanggil pada Selasa (15/6), tapi dijadwal ulang karena ada agenda lain.

Penjadwalan ulang disepakati ketika Biro Hukum KPK mendatangi Komnas HAM, Senin (14/5), mewakili para pemimpinnya. "Sudah ada komitmen yang baik dari pimpinan KPK, akan datang pada proses pemeriksaan Komnas HAM pada hari Kamis," kata Anam.

Berita Lainnya