Disebut tak transparan, Anies: Itu penggiringan opini

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah Pemprov DKI Jakarta tidak transparan terkait Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. Hal ini lantaran Pemprov DKI tak kunjung mengunggah data anggaran KUA-PPAS.

"Itu sih membangun opini saja dibilang enggak transparan. Sudahlah, itu penggiringan opini yang enggak sehat," kata Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (14/10).

Dia memastikan data anggaran KUA-PPAS 2020 akan diunggah oleh Pemprov DKI. Hanya saja, dia menyerahkan waktu pelaksanaannya kepada Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah.

Dia menjelaskan, aggaran DKI 2020 masih dalam proses pembahasan untuk penyesuaian dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini dilakukan sebelum diserahkan pada DPRD DKI Jakarta, agar program prioritas tetap berjalan.

Penyesuaian yang dimaksud, kata dia, dilakukan karena asumsi pertumbuhan ekonomi 2020 mengalami penyesuaian. Anies berharap, pimpinan DPRD yang baru dilantikan hari ini, dapat mengebut pembahasan alat kelengkapan dewan agar pembahasan RAPBD 2020 juga dapat segera dikerjakan sebelum 30 November 2019.

"Itu deadline dari Kementerian Dalam Negeri. Biasanya pembahasan sudah dimulai dari Agustus, sekarang sudah Oktober, kita berharap ini bisa sprint untuk bisa menyelesaikannya," kata Anies. 

Sebelumnya diketahui bahwa dokumen cikal bakal anggaran Jakarta untuk 2020 tidak bisa diakses publik. Karena hal tersebut, transparansi politik anggaran Ibu Kota dinilai mengalami kemunduran di era Anies Baswedan.

"Sepertinya Pemprov DKI mengalami kemunduran dalam membangun sistem pembangunan daerah maupun sistem pengelolaan keuangan daerah. Dulu pada pemerintahan sebelum Pak Anies, sistem itu sudah terbangun bahkan sampai ke APBD satuan tiga dalam bentuk e-Budgeting," kata Direktur Eksekutif Lembaga untuk Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran (LETRAA) Yenny Sucipto, Selasa (8/10) lalu. (Ant)