sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Dituntut 5 tahun penjara, pengacara Sofyan Basir ajukan pledoi

Sofyan Basir dituntut hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Senin, 07 Okt 2019 17:46 WIB
Dituntut 5 tahun penjara, pengacara Sofyan Basir ajukan pledoi

Mantan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir akan mengajukan nota pembelaan atau pledoi agar hukumannya diringankan dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tuntutan hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Penasihat hukum Sofyan, Soesilo Aribowo mengatakan tuntutan tersebut kurang tepat dan tidak sebanding dengan perbuatan Sofyan. Seharusnya, kata Soesilo, kliennya dapat dituntut bebas.

"Kami akan melakukan pembelaan, tentu secara komprehensif dari yang sudah ada dalam surat tuntutan, juga dari hal-hal di luar surat tuntutan. Saya menilai surat tuntutan cukup berat dan tidak pantas," kata Soesilo, saat ditemui usai persidangan, di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (7/10).

Soesilo mengatakan pengajuan pledoi dilakukan karena surat tuntutan dari JPU hanya berdasarkan pada berita acara pemeriksaan (BAP), bahkan sebagian keterangan sudah dicabut.  

Kemudian, sambungnya, tuduhan perkara yang dilayangkan kepada kliennya tidak memuat unsur kausalitas atau sebab akibat. Kerangka suap dalam perkara itu atas keinginan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih dan pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo.

"Saya tidak melihat fakta-fakta itu ada,," ujarnya.

Perencanaan suap dalam perkara ini juga disebut tidak sesuai dengan definisi suap. Dia melihat, tidak ada fakta perencanaan suap dari para pihak yang dituduhkan oleh JPU.

"Yang dikatakan suap itu harus ada meeting of mind, ada persamaan kehendak. Persamaan kehendak dari yang mana nih? Dari Sofyan, dari Eni, dari Kotjo, dari Idrus juga tidak ada. Kami juga enggak bisa melihat fakta-fakta itu begitu," tuturnya.

Sponsored

Sebelumnya, pada sidang dakwaan pada 24 Juni 2019 lalu, Jaksa KPK menyebut Sofyan mengetahui soal rencana pemberian uang kepada Partai Golkar. Uang tersebut berasal Johannes Kotjo terkait proyek PLTU Riau-1.

Perkara itu bermula saat Kotjo bertemu mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto di ruangan Fraksi Partai Golkar. Di sana, Kotjo meminta bantuan Setnov membuka jalan agar dipertemukan dengan PT PLN terkait proyek PLTU Riau-1.

Setnov lalu memperkenalkan Kotjo dengan Eni yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR. Setnov meminta Eni untuk mengawal Kotjo di proyek PLTU.

"Eni Maulani Saragih menyampaikan kepada terdakwa (Sofyan) bahwa ia ditugaskan oleh Setya Novanto untuk mengawal perusahaan Johannes Budisutrisno Kotjo dalam proyek pembangunan PLTU MT Riau-1 di PLN guna kepentingan mencari dana untuk Partai Golkar dan pemilu legislatif Partai Golkar," kata jaksa saat membacakan surat dakwaan.

Dalam dakwaan itu disebut, Sofyan beberapa kali melakukan pertemuan dengan Eni dan Kotjo terkait proyek itu. 

Sofyan sempat membantah segala dakwaan. Sambil menangis, Sofyan mengaku tak menyangka pertemuannya dengan Eni, Kotjo, serta mantan Sekjen Golkar Idrus Marham akan berbuntut kasus hukum. Menurut dia, proyek PLTU MT Riau merupakan salah satu proyek kelistrikan guna mewujudkan program 35.000 megawatt.