DIY berencana perpanjang PPKM mikro hingga 5 April

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berencana memperpanjang Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro hingga 5 April 2021. Alasannya, kebijakan tersebut dinilai mampu menekan penularan kasus terkonfirmasi positif Covid-19.

"Namun demikian, untuk Lebaran, sampai hari ini belum diatur," ucap Sekretaris DIY, Kadarmanta Baskara Aji, di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Kamis (18/3). Kebijakan tersebut akan berakhir pada 22 Maret nanti.

Apabila PPKM mikro nantinya jadi diperpanjang, akan ada dua kebijakan baru. Pertama, mengizinkan pembelajaran tatap muka secara terbatas bagi mahasiswa.

"Serta untuk pertunjukan seni budaya, dapat dilaksanakan dengan protokol kesehatan (prokes) dengan maksimal penonton sebanyak 25% dari kapasitas," sambungnya.

Aji melanjutkan, tren penularan Covid-19 di DIY cenderung stabil. Karenanya, bakal melakukan uji coba pembelajaran tatap muka bagi SMA dalam waktu dekat.

"Terbatasnya akan seperti apa, cukup dua jam, separuh siswanya dulu, atau hanya sekolah yang gurunya sudah divaksin? Teman-teman dari Dinas Pendidikan baru mengkaji itu dan nanti akan dilaporkan ke Bapak Gubernur untuk selanjutnya diambil kebijakan," paparnya.

Pada kesempatan sama, Menko Perekonomian, Airlangga Hartanto, menerangkan, angka kumulatif perkembangan Covid-19 di Indonesia per 17 Maret 2021 mencapai 1.430.458 kasus positif. Selama PPKM mikro tingkat nasional, rekor kasus harian tertinggi terjadi pada 19 Februari 2021 sebanyak 10.620 orang.

"Pada 10 provinsi PPKM mikro, zona risiko tinggi (merah) dan risiko sedang (oranye) di tingkat kabupaten/kota cenderung menurun. Setalah PPKM mikro, per 15 Maret 2021, data tingkat keterisian atau bed occupancy rate pada 10 provinsi yang menerapkan PPKM Mikro jumlahnya kurang dari 70%," tuturnya.

Kendati demikian, Airlangga meminta perluasan PPKM mikro di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, NTT, dan NTB guna meningkatkan efektivitas pengendalian Covid-19. "Parameter penetapan daerah yakni provinsi/kabupaten/kota yang menerapkan PPKM Mikro masih sama."