Djarot soal penggantian nama 22 jalan di DKI Jakarta: Ada hal yang lebih penting!

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menanggapi langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengubah 22 nama jalan di ibu kota dengan nama tokoh-tokoh Betawi. Djarot menilai, ada hal yang lebih penting dari sekadar mengganti nama jalan.

"Yang lebih substansi adalah sebetulnya mengubah kehidupan-kehidupan yang kumuh di sekitar jalan itu menjadi yang lebih manusiawi. Manusianya yang diubah," kata Djarot kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (27/6).

Djarot mengungkapkan, jika penggantian nama jalan dimaksudkan untuk mengabadikan tokoh-tokoh Betawi, Pemprov DKI seharusnya lebih menekankan pada pengembangan budaya Betawi.

"Bagaimana dengan lenong kita? Bagaimana dengan palang pintu kita? Bagaimana dengan seniman-seniman betawi, bagaimana kehidupannya, itu yang harus lebih ditekankan daripada sekedar mengganti nama jalan," ujar politisi yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Menurut Djarot, ada dampak cukup serius yang terjadi di masyarakat dengan mengubah nama jalan, salah satunya terkait penggantian identitas. Pihaknya menilai hal ini dapat membebani warga.

"Mengganti surat-surat itu apa gratis? Termasuk ganti BPKB, ganti NPWP, ganti nama-nama perusahaan dan sebagainya. Kalau ganti KTP saya pikir sangat mudah, nggak sampai satu hari selesai," imbuhnya.

Untuk itu, Djarot mengatakan, membangun nilai-nilai budaya Betawi dan memanusiakan seniman-seniman Betawi menjadi hal yang lebih penting. Menurutnya, ini dilakukan agar budaya Betawi tidak mati atau hilang.

"Kalau menurut saya, urgensinya lebih baik kita lebih memanusiakan para seniman-seniman betawi, para budayawan Betawi. Itu yang harus dibangun, termasuk juga nilai-nilai budaya Betawi itu yang harus ditonjolkan," terang Djarot.

Kendati demikian, kata Djarot, pihaknya mempersilakan Pemprov DKI Jakarta untuk mengganti nama jalan. Hal ini diungkapkan sebagai bentuk evaluasi bagi Pemprov DKI Jakarta.

"Ini yang menurut saya lebih strategis daripada sekadar mengganti nama jalan. Ini bukan kritikan ya, tapi ini masukan, evaluasi, kan boleh dievaluasi," pungkas Djarot.

Sebelumnya diberitakan, perubahan 22 nama jalan di DKI Jakarta berimplikasi pada perubahan data administrasi kependudukan. Terkait hal itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun meminta warga yang identitas domisilinya terimbas perubahan tersebut untuk memperbarui data kependudukannya.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pihaknya akan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan DKI termasuk menyediakan tambahan blanko KTP-el. Fasilitas itu untuk merespons kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengubah 22 nama jalan di Ibu Kota Jakarta dengan nama tokoh-tokoh Betawi.

"Ini semua memiliki implikasi, hulunya adalah administrasi wilayah, sehingga perubahan data wilayah akan berakibat perubahan data administrasi kependudukan dan pelayanan publik. Contoh seperti di DKI Jakarta, kalau ada perubahan nama jalan, KK kita buat yang baru, KTP dibuat yang baru, kartu identitas anak dibuat yang baru," kata Zudan kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/6).

Zudan juga meminta agar petugas Suku Dinas Dukcapil untuk jemput bola mendatangi RT maupun RW. Supaya dapat melakukan pencetakan dokumen penduduk dengan data baru secara gratis.

Namun ia mengingatkan, apabila masyarakat tidak bertemu petugas, bisa langsung mendatangi Sudin Dukcapil. Sehingga bisa langsung diberikan dokumen yang baru.