Pemprov DKI bantu 85.507 siswa tak lolos PPDB sekolah negeri

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membantu 85.507 siswa yang tak lolos Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masuk sekolah negeri. Mereka akan dibantu Pempro DKI untuk masuk ke sekolah swasta. 

Asisten Kesehatan Rakyat (Askesra) DKI Jakarta Catur Laswanto mengatakan, pihaknya telah melakukan pemadanan data antara siswa yang tidak diterima di sekolah negeri dengan data penerima bantuan sosial di Jakarta. 

Hasilnya, dari total jumlah pendaftar PPDB yakni 358.664 ada sebanyak 126.011 siswa yang tidak diterima di sekolah negeri. Namun dari data tersebut tersaring hanya terdapat sebanyak 85.507 siswa yang akan diberikan bantuan pendidikan. 

"Data ini tidak termasuk mereka yang langsung daftar ke sekolah swasta, atau yang tidak ikut PPDB negeri sebelumnya, karena masuk sekolah swasta kelas papan atas pada umumnya," kata Catur di Jakarta, Senin (20/7). 

Bagi siswa yang terdampak Covid-19 namun diterima di sekolah negeri tidak akan mendapatkan bantuan biaya masuk pendidikan, berupa keringanan uang pangkal dan pemberian keringanan waktu pembayaran. Hal itu karena masuk sekolah negeri tidak menggunakan uang pangkal.

"Untuk yang diterima di sekolah negeri ini memang tidak kami masukan, karena mereka tidak ada uang pangkal," ujarnya.

Catur mengaku telah berkoordinasi dengan Disdik DKI untuk dapat mengeksekusi kebijakan tersebut. Disdik DKI juga telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) dinas pendidikan Nomor 57 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa sekolah (swasta) hendaknya secara bijaksana tidak membebani warga terutama biaya pendidikan awal tahun pelajaran dan atau biaya pendidikan lainnya.

"Disdik juga sudah melakukan pertemuan beberapa kali dengan Badan Musyawarah Pendidikan Swasta (BMPS), dari hasil pertemuan itu dapat kami sampailan adanya komitmen bahwa sekolah-sekolah swasta tetap menampung siswa yang secara keuangan mengalami kendala," ujar dia. 

Lebih jauh Disdik DKI memastikan, tidak ada anak yang tidak bersekolah di Jakarta hanya karena kendala biaya. Karenanya Disdik DKI akan melakukan penjangkauan terhadap kelompok masyarakat yang tidak mendaftarkan anaknya sekolah karena alasan ekonomi. 

"Disdik dengan tim akan melakukan penjangkauan dan pendampingan kepada siswa untuk memastikan bahwa tidak ada anak yang tidak bersekolah di DKI jakarta," tutupnya.