DKR: Pemotongan bansos Covid-19 Depok karena tidak merata

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat (Jabar), diminta bertanggung jawab terkait buruknya pembagian bantuan sosial (bansos) saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sehingga, banyak pengurus RT "menyunat" hibah.

"Akibat dari pembagian bantuan sosial yang tidak merata, sejumlah ketua RT melakukan terobosan dengan memotong jumlah bantuan sosial," ujar Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Depok, Roy Pangharapan, melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (19/4). 

Menurut dia, keputusan pengurus RT itu tidak bisa disalahkan karena pemangkasan untuk pemerataan. Juga telah bersusah payah mendata warga miskin di lingkungannya.

"Kenapa tidak semua warga yang terdampak Covid-19 dan tidak punya kemampuan dibantu pemerintah? Padahal, perintah Presiden Jokowi, seluruh rakyat harus dibantu," tegasnya.

DKR, sambung Roy, telah menyampaikan tuntutan kepada Wali Kota Depok, Mohammad Idris, terkait masalah itu. Salah satu isinya, "minimal Rp1 triliun dari APBD Kota Depok (untuk bansos)."

Dirinya juga mendorong seluruh elemen menyampaikan pendapat serupa, khususnya anggota dewan. "Saya sudah sampaikan ke beberapa anggota DPRD Kota Depok, namun belum direspons," katanya.

Menurut dia, keadaan sekarang krisis dan kebijakannya harus darurat. Sehingga, kegiataan tidak mendesak harus disetop. "Konsentrasikan kepada upaya pencegahan penyebaran virus corona agar keadaan cepat pulih kembali," pungkas Roy.

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menyalurkan bansos PSBB berupa uang tunai Rp250.000 per keluarga. Jumlah penerima sebanyak 10.423 kepala keluarga (KK). Namun, jumlah yang diterima warga berkurang.

Gayung bersambut, kata berjawab. Idris pun berencana mengusut masalah ini. Pun bakal memperketat pengawasan dan distribusi, agar masalah tidak terulang.