Doni Monardo: 40 daerah pilkada berisiko penularan Covid-19

Penyelenggara Pilkada Serentak 2020 harus memerhatikan daerah yang berisiko tinggi penyebaran virus SARS-CoV-2. Karena itu, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengingatkan, KPU dan Bawaslu terkait hal tersebut.

"Mohon kiranya penyelenggara pilkada untuk bisa mengetahui secara detail, daerah mana saja yang menjadi zona hijau, kuning, oranye, dan merah," kata Doni dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, KPU, Bawaslu, dan DKPP pada Kamis (11/6). 

Menurut Doni, pihaknya sendiri sebetulnya telah melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang akan melangsungkan pilkada. Hingga hari ini, dalam konteks kabupaten/kota terdapat 261 daerah dari sembilan provinsi.

Merujuk jumlah dan sebarannya, Gugus Tugas telah mencatat sebanyak 43 daerah masuk kategori tidak terdampak, 72 risiko ringan, 99 sedang, dan 40 risiko tinggi penularan Covid-19. Mantan Danjen Kopassus itu menegaskan, status ini masih dapat berubah-ubah setiap waktu.

"Untuk provinsi, terdapat sembilan. Data ini akan berkembang terus setiap minggu. Oleh karenanya, besar harapan kami seluruh penyelenggara bisa mengikuti perkembangan yang ada," terang Kepala BNPB itu.

Doni menyatakan, pihaknya telah memberikan rekomendasi terkait pelaksanaan Pilkada 2020 yang tetap dilaksanakan di tengah pandemi. Namun demikian, dia menegaskan, izin tersebut tak lepas dari beberapa syarat yang harus dipatuhi.

Adapun, syarat vital yang diberikan ialah mengenai kesehatan masyarakat. Doni mengungkapkan, pelaksanaan Pilkada 2020 harus tetap mematuhi protokol kesehatan.

"Semua kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan kajian yang dimulai dengan prakondisi untuk seluruh daerah yang terlibat. Baik petugas lapangan maupun masyarakat hingga paling tidak di tingkat RT/RW agar mereka pahami," ucapnya.

Lebih jauh, dia berharap, dalam pelaksanaan pilkada tidak ada pertemuan dalam skala besar. Jika ada, semuanya harus diawasi secara ketat.