DPD minta pemerintah perhatikan nasib pengusaha travel umrah

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mattalitti meminta pemerintah memperhatikan kondisi pengusaha travel umrah yang ikut terdampak pandemi Covid-19 sejak awal. La Nyalla mengusulkan agar pengusaha travel umrah mendapat insentif, sebab sektor ini termasuk yang paling awal terdampak dan total berhenti beraktivitas.

Merujuk data dari sejumlah asosiasi travel umrah, aktivitas pengiriman jamaah umrah berhenti sejak awal Maret 2020. Padahal, saat itu semua aktivitas masih normal di Indonesia. Namun Arab Saudi sudah menutup diri sehingga umrah tidak bisa dilakukan.

"Para pengusaha travel umrah sudah terdampak lama oleh pandemi, pemerintah perlu memberi perhatian serius kepada mereka," kata La Nyalla dalam keterangannya, Kamis (12/8).

Menurut La Nyalla, sektor ini seharusnya mendapat perlakuan seperti UMKM dan pelaku industri pariwisata yang telah mendapat stimulus agar beban mereka lebih ringan. "Pelaku usaha travel umrah perlu juga  mendapat insentif. Karena dampak yang mereka rasakan sangat luar biasa. Apalagi yang saya dengar dari sejumlah asosiasi, mereka sampai saat ini belum mendapatkan apa pun, baik subsidi, stimulus, atau insentif,” jelas Dewan Pembina Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) ini.

Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) sebelumnya mengaku telah mengirim surat sejak 1,5 tahun lalu ke pemerintah untuk diperhatikan. Namun hingga saat ini surat tersebut belum juga mendapatkan tanggapan.  Untuk itu, La Nyalla mengingatkan Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan segera berinisiatif membuat kebijakan. Pasalnya, pemerintah Arab Saudi masih belum mengizinkan jemaah dari Indonesia untuk beribadah umrah dan haji.

"Memang banyak sektor yang harus dibantu pemerintah. Hanya saja para pengusaha travel umrah sama sekali belum mendapat perhatian. Yang harus menjadi pertimbangan, para pengusaha travel umrah harus terus menggaji karyawannya, membayar pajak, belum lagi biaya sewa kantor dan kebutuhan lainnya, sementara pemasukan tidak ada," ujar La Nyalla.

Menurutnya, sulit bagi para pengusaha travel umrah untuk terus bertahan jika tidak mendapat bantuan. Dampaknya juga akan dirasakan oleh masyarakat yang hendak Umrah nanti.

Untuk diketahui, saat ini terdapat 56-60 ribu calon jemaah umrah yang sejak 1,5 tahun menanti untuk bisa menunaikan ibadah ke Mekkah dan Madinah di Arab Saudi. Meski kini Arab Saudi sudah mulai membuka pintu untuk umrah, namun penerbangan dari sembilan negara masih dilarang, termasuk Indonesia.

Kendala lain yang dihadapi Indonesia adalah vaksin. Indonesia saat ini menggunakan vaksin Sinovac. Namun, vaksin tersebut tidak masuk daftar yang bisa masuk Arab Saudi. Vaksin yang diizinkan Pemerintah Arab Saudi adalah Pfizer, Moderna, Johnson, dan AstraZeneca.

Mantan Ketua Umum PSSI itu menilai Indonesia harus mampu meyakinkan Saudi agar syarat vaksin di luar empat jenis vaksin yang diakui kerajaan tersebut bisa dilonggarkan. La Nyalla berharap hubungan baik Indonesia dengan Arab Saudi bisa menjadi pertimbangan.

"Kepada Jemaah Indonesia harap bersabar, semoga pemerintah bisa berhasil berkomunikasi dengan baik dengan Kerajaan Arab Saudi dalam waktu dekat, sehingga Arab Saudi bisa kembali membuka pintu untuk kita," jelasnya.