DPD Partai Demokrat DKI solid dukung kepemimpinan AHY

Kader Partai Demokrat DKI Jakarta solid mendukung kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum.

"DPD DKI Jakarta beserta Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Pimpinan Anak Cabang (PAC) sampai ranting di Jakarta tetap setia dan solid membela AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sampai titik darah terakhir," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta Santoso, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/2).

Bahkan, di tengah isu kudeta, Santoso menegaskan, seluruh kader di Jakarta fokus membantu pemerintah menangani Covid-19 di ibu kota. Bantuan itu diberikan langsung kepada masyarakat terdampak, baik berupa penyaluran 5000 masker setiap minggu hingga pembinaan dan bantuan modal untuk UMKM yang telah masuk tahap ke-3.

"DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, tetap turun membantu masyarakat dalam menghadapi Covid-19 meskipun partainya sedang gonjang ganjing," ujarnya.

Penyaluran bantuan penanganan Covid-19, kata Santoso, merupakan bukti nyata bahwa kader partai berlambang mercy di bawah kepemimpinan AHY tetap eksis membantu masyarakat kecil. 

"Ini bukti nyata bahwa kader partai Demokrat di bawah Ketum AHY tetap eksis turun ke masyarakat meskipun ada pihak yang coba menggoyang kursinya sebagai Ketum Partai Demokrat," kata Anggota Komisi III DPR RI itu.

"Manuver pihak luar yang mengganggu Ketum AHY tidak menyurutkan pengabdian kadernya kepada masyarakat. Saat ini, kami rutin distribusikan 5000 masker setiap minggu," tambahnya.

Hal senada dikatakan Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono. Dia memastikan, penanganan Covid-19 perlu kolaborasi semua pihak. Salah satunya, kata kader Partai Demokrat DKI itu, diperlukan pembangunan secara masif gerakan mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas (5M) dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat sampai tingkat akar rumput.

"Selain itu, program vaksinasi perlu dikampanyekan dengan lebih baik dalam rangka melawan kontra narasi yang dibangun untuk menolak program vaksinasi yang dicanangkan pemerintah. Prioritasnya pada tenaga kesehatan dan usia rentan, khususnya di daerah dengan tingkat penularan Covid-19 yang sangat tinggi," ujar Mujiyono