DPR akan bahas revisi UU Otsus Papua awal 2021

DPR bakal membahas Revisi Undang-Undang tentang Otonomi Khusus (RUU Otsus) Papua pada awal 2021. Langkah tersebut dilakukan setelah mendapat surat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang revisi UU Nomor 21 Tahun 2001.

"Surat ini tentu akan kami jalankan secara mekanisme dan tata tertib yang berlaku dalam masa sidang yang akan datang. Kita lakukan secara bersama-sama tanggal 10 Januari 2021," kata Wakil DPR, Azis Syamsuddin, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (11/12).

Dirinya menerangkan, surat tersebut telah dilayangkan bekas Gubernur DKI Jakarta itu, pekan lalu. Padahal, otsus dianggap gagal menyejahterakan penduduk asli "Bumi Cendrawasih". Ini tecermin dari sejumlah demonstrasi menolak revisi regulasi tersebut.

"Pimpinan dewan telah menerima surat dari Bapak Presiden tanggal 4 Desember berkaitan dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua," tuturnya.

Salah satu materi RUU Otsus Papua akan menambahkan porsi anggaran menjadi 2,5% dari sebelumnya 2%. Bahkan, memuat pemekaran dari dua menjadi lima provinsi.