DPR apresiasi alih fungsi fasilitas Kemenhan jadi RSD Covid-19

Anggota Komisi I DPR, Muhammad Farhan, menyambut baik upaya Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengalihfungsikan fasilitasnya menjadi rumah sakit darurat (RSD) Covid-19. Ini seperti Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan (Pusdiklat Jemenhan) dan Pusdiklat Bahasa di Pondok Labu, Jakarta Selatan.

"Karena kita tahu fasilitas kesehatan publik sekarang menanggung beban berat menghadapi lonjakan kasus Covid-19. Memang tidak mudah bagi seluruh bangsa, maka utilisasi fasilitas dan tenaga kesehatan TNI akan memberikan kontribusi yang besar untuk penanganan kasus yang melonjak jauh," katanya saat dihubungi Alinea.id, Kamis (14/7).

Gedung Pusdiklat Jemenhan dan Pusdiklat Bahasa memiliki daya tampung 172 kamar dengan kapasitas 344 tempat tidur (TT) bagi pasien Covid-19 berstatus sedang. Fasilitas ini menjadi RS satelit RS dr. Suyoto sehingga akan siapkan ruang ICU dan HCU dengan dua ventilator dan oksigen generator.

Fasilitas tersebut telah dimanfaatkan untuk merawat pasien Covid-19 bergejala sedang. Karenanya, bakal dilengkapi nakes yang dibutuhkan dari RS dr. Suyoto, seperti dokter umum, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis paru, dan dokter anestesi.

Kemenhan bakal menambah daftar fasilitasnya yang dialihfungsikan sebagai RSD Covid-19. Yang sedang disiapkan, seperti Badiklat Kemhan Salemba, Jakarta Pusat; Pusdiklat Bela Negara di Rumpin, Bogor; dan mess stand by force di IPSC Sentul, Bogor. Akan ada total 1.650 TT bagi pasien Covid-19 se-Jabodetabek.

Farhan mengatakan, kontribusi Kemenhan dan instansi lain sangat diperlukan untuk mengatasi pandemi. Pun demikian masyarakat dengan menaati ketentuan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

"Kita prihatin sebab jumlah kasus positif Covid terus meningkat padahal PPKM darurat sudah diterapkan di Jawa dan Bali sejak 3 Juli lalu," ujar politikus Partai NasDem ini.

Sebelum PPKM darurat berakhir, menurut Farhan, sebaiknya pemerintah segera mengevaluasi dan menganalisis dengan data akurat mengapa hal itu bisa terjadi. Klaster keluarga disinyalir menjadi penyumbang terbesar peningkatan kasus positif di Indonesia.

"Karena angka kasus positif Covid di DKI Jakarta tertinggi, maka ibu kota negara ini perlu perhatian khusus, perlu diawasi dengan ketat pelaksanaan PPKM darurat. Sumber melonjaknya kasus positif ada di mana? Saatnya pemerintah pusat membedah secara objektif wilayah per wilayah yang kasus Covid di daerahnya masih terus meningkat," tuturnya.

Jika diperlukan, Farhan berpendapat, dibentuk tim khusus bersifat ad hoc untuk menangani penyebaran Covid-19 di Jabodetabek. Apalagi klaster keluarga di daerah tersebut ditengarai menjadi persoalan tersendiri dalam peningkatan penyebaran SARS-CoV-2, maka Jakarta, Jabar, dan Banten wajib menyediakan tempat isoman dengan memanfaatkan bangunan yang tak terpakai.

"Pemerintah perlu lebih gencar menjelaskan duduk soal semakin tingginya penambahan tersebut agar tidak menimbulkan kepanikan masyarakat," jelasnya.

Di sisi lain, dia meminta semua pihak mengerem diri untuk berkomentar dan cenderung membuat masyarakat bingung. Seluruh elemen hendaknya menyampaikan pandangan yang menyenangkan dan optimistis di tengah situasi darurat imunitas terjaga bahkan naik.

"Komentar-komentar miring akan melemahkan imunitas masyarakat. Kita berharap situasi krisis pandemi ini tidak 'diboncengi agenda politik' oleh pihak-pihak tertentu dengan tujuan-tujuan tertentu pula," paparnya. "Semua pihak diharap melepaskan seluruh ego dan kepentingannya kemudian bersama pemerintah mengatasi situasi ini."