DPR bahas pemindahan ibu kota pekan depan

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yaqut Cholil Qoumas mengatakan pihaknya akan mulai membahas rencana pemindahan ibu kota pada pekan depan. Pembahasan akan dimulai dengan penentuan skala prioritas terhadap pelaksanaan pemindahan ibu kota.

"Mulai pekan depan, kita akan mengagendakan beberapa agenda persidangan. Salah satunya termasuk pemindahan ibu kota," kata Yaqut di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10).

Dia menjelaskan, Komisi II akan menentukan terlebih dahulu objek pembahasan berdasarkan skala prioritas. Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor itu mengatakan, rencana pembahasan ibu kota harus dibahas secara komprehensif, termasuk aturan pendukung. Karena itu, pembahasan akan dilakukan bersama kementerian/lembaga terkait.

"Prioritasnya baru akan ditentukan Senin nanti, termasuk memanggil kementerian terkait," katanya. 

Anggota Fraksi PKB ini mengatakan, sebagai partai koalisi Jokowi-Ma'ruf, partainya mendukung rencana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. 

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan, pihaknya tengah berkonsultasi dengan sejumlah kementerian untuk merencanakan rapat dengar pendapat membahas penetapan produk legislasi yang akan dibahas. Hal ini, kata dia, termasuk dalam rangka mendukung rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara. Pembahasan ini diperlukan karena pemindahan ibu kota memerlukan regulasi pendukung.

Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nofrijal mengatakan, pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur akan meratakan bonus demografi Indonesia.

"Ibu kota baru, filosofi di mana ada gula ada semut, jadi sudah dapat dipastikan angkatan kerja akan melimpah, pindah, dan akan bekerja di sana. Inilah yang menjadi concern kita," kata Nofrijal.

Menurut dia pindah ke ibu kota baru akan membantu pola migrasi dalam kependudukan. Selama ini bonus demografi banyak dipengaruhi oleh kelahiran dan migrasi angkatan kerja. Dengan pemindahan pusat pemerintahan ke Kalimantan Timur, dipastikan akan ada migrasi angkatan kerja ke daerah tersebut.

"Selain itu, dengan adanya pemindahan ibu kota, diharapkan tidak terjadi kesenjangan antara Indonesia bagian barat dengan bagian timur," kata Nofrijal.