sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

DPR belum terima draf omnibus law pemerintah

DPR masih menunggu draf resmi yang akan dikirimkan oleh Pemerintah.

Fathor Rasi
Fathor Rasi Selasa, 21 Jan 2020 15:26 WIB
DPR belum terima draf omnibus law pemerintah
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 406.945
Dirawat 58.868
Meninggal 13.782
Sembuh 334.295

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI belum menerima draf resmi empat rancangan undang-undang (RUU) terkait dengan omnibus law, yaitu cipta lapangan kerja, perpajakan, ibu kota negara, dan kefarmasian.

"Belum (draf RUU terkait omnibus law), ini 'kan belum tahapan ke sana," kata Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Rieke Dyah Pitaloka di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (21/1).

Saat ini, sambung Rieke, baru dalam tahapan agar ada pembahasan seluruh RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020, harus disahkan dahulu dalam rapat paripurna DPR.

DPR tidak bisa membahas RUU terkait dengan omnibus law yang dikirimkan oleh Pemerintah apabila belum disetujui DPR dalam rapat paripurna.

"Kalau Pemerintah mengirimkan draf tidak disahkan Prolegnas Prioritas 2020 di Rapat Paripurna DPR, tidak akan terjadi pembahasan," ujar politikus PDI Perjuangan itu.

Terkait dengan beredarnya draf RUU Cipta Lapangan Kerja, dia enggan berkomentar karena pihaknya masih menunggu draf resmi yang akan dikirimkan oleh Pemerintah.

Dijelaskan Rieke, RUU terkait omnibus law masih tetap empat, sesuai dengan yang disetujui antara Baleg DPR, pemerintah, dan DPD RI pekan lalu, dan tidak menutup kemungkinan untuk menerima masukan masyarakat.

"Jadi, tetap membuka ruang juga untuk hal-hal tertentu, baik itu yang menyangkut perhatian publik maupun secara subtansi memang penting bagi bangsa dan negara. Itu bisa dibuka lagi," jelasnya.

Sponsored

Sebelumnya, Rapat Kerja (Raker) Badan Legislasi (Baleg) bersama Menteri Hukum dan HAM, serta DPD RI, Kamis (16/1), menyetujui 50 RUU masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.

Dari 50 RUU tersebut, terdapat empat RUU yang masuk omnibus law, yaitu cipta lapangan kerja, ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian, ibu kota negara, dan kefarmasian.

Sementara itu, pemerintah menilai ada dua RUU terkait omnibus law yang menjadi superprioritas, yaitu RUU tentang Cipta Lapangan Kerja dan RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian. (Ant)

Berita Lainnya