DPR harap buruh objektif sikapi RUU Omnibus Law Cipker

Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel mengapresiasi aspirasi yang disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) terkait Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja alias Cipker.

Hal itu disampaikan Gobel usai mengikuti langsung proses audiensi Komisi IX dan KSPSI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/2).

Politisi NasDem ini menganggap wajar bila KSPSI menuntut diikutsertakan dalam membahas draf RUU Cipker tersebut.

"Sebagai pimpinan (DPR) saya sangat memahami. Saya kenal Pak Andi (Presiden KSPSI, Andi Gani) dan kawan-kawan dalam berjuang betul-betul sangat objektif. Dan tentu saya juga memahami keinginan daripada semua untuk ikut bisa terlibat untuk membicarakan hal ini," katanya.

Namun, Gobel mengingatkan bahwa RUU Omnibus Law Cipker yang diinisasi pemerintah semata-mata demi memperjuangkan para buruh. Menurut dia, dengan memperjuangkan investasi masuk ke Indonesia secara otomatis itu semua dapat membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada.

Untuk itu, politikus NasDem ini berharap KSPSI dan para buruh untuk mendukung usaha ini. Sebagai anggota dewan, kata dia, pihaknya memastikan akan menakar RUU Omnibus Law dengan tetap mensejahterakan masyarakat Indonesia.

"Masih banyak saudara-saudara kita yang belum bekerja. Tentu kita tahu kita tak ingin yang sudah bekerja dipotong (upahnya). Tentu juga kami akan minta kalau kami memperjuangkan karena kita mesti secara real melihat kenapa pemerintah mengadakan omnibus law ini, karena investasi di era globalisasi mulai turun semuanya," jelasnya.

Semua pihak, lanjur Rachmat Gobel, harus menyikapi kebijakan Omnibus Law dengan objektif dengan memikirkan masyarakat lain dan manfaatnya untuk negara.

"Dimana kita dapat investasi tetap ke Indonesia karena pasar kita besar, tapi tenaga kerja kita juga bisa mendapatkan manfaat investasi itu sendiri," pungkasnya.

Sebelumnya, massa KSPSI menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/2) siang. Mereka mengaku kecewa karena pemerintah tidak optimal mengajak buruh terlibat membahas RUU Omnibus Law secara spesifik.