DPR harap Menag proaktif komunikasi dengan Saudi

DPR RI meminta Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi proaktif berkomunikasi rutin dengan otoritas Kerajaan Arab Saudi soal pelaksanaan haji 2020. 

"Yang kami harapkan kepada Menteri Agama sebetulnya adalah sikap proaktif untuk berkomunikasi langsung dengan pihak Kerajaan Arab Saudi, agar memastikan apakah dilaksanakan atau tidak ibadah haji tahun ini," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily dihubungi di Jakarta, Selasa (19/5).

Menurut Ace, hingga kini masyarakat masih bertanya-tanya mengenai kepastian pelaksanaan haji. Sejatinya, kata dia, Kemenag perlu terus meng-update hingga ada kejelasan pelaksanaan haji.

Hal itu, sambung Ace, sangat penting untuk memaksimalkan persiapan pelaksaan haji di tengah pandemi ini, termasuk soal skema keberangkatan dan protokol kesehatan.

"Kenapa harus diputuskan saat ini? Karena memang Indonesia membutuhkan kepastian. Jika jadi keberangkatan, mempersiapkannya dengan semaksimal mungkin dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan calon jamaah haji Indonesia agar tidak tertular Covid-19," terangnya.

Politikus Golkar ini menambahkan, Indonesia merupakan negara Muslim terbesar yang memberangkatkan calon jemaah haji ke Arab Saudi. Oleh karena itu perlu persiapan yang cukup untuk memastikan kesehatan dan keselamatan calon jemaah.

"Selain itu, sebagian latar belakang usia calon jemaah haji kita di atas 50 tahun. Jadi sangat rentan terpapar virus Covid-19," sambung dia.

Untuk itu, DPR akan meminta Menteri Agama untuk segera rapat dengan Komisi VIII untuk membahas kepastian ibadah haji tahun ini.

Namun, Ace menyarankan agar Menag jangan mengambil keputusan yang resmi sebelum ada keterangan resmi dari pihak Arab Saudi dan rapat dengan Komisi VIII DPR RI.

Untuk diketahui, Kementerian Agama (Kemenag) hingga kini belum bisa menentukan apakah pelaksanaan ibadah haji tahun 2020 dapat terlaksana atau tidak di tengah pandemi Covid-19, lantaran belum adanya kepastian dan kabar resmi dari pihak otoritas Arab Saudi.

Wakil Ketua Menteri Agama, Zainut Tauhid Sa'adi menerangka Kemenag masih berupaya melakukan komunikasi dengan pihak Arab Saudi guna mendapatkan kepastian itu. 

Sebelumnya, Kementerian Agama berencana memutuskan kepastian penyelenggaraan haji pada 20 Mei 2020. Namun, kemudian diundur pada 1 Juni 2020, setelah Presiden Jokowi berkomunikasi dengan Raja Salman.