DPR ke Menag soal Covid-19: Tambah anggaran pesantren, kawal asuransi umrah

Anggota Komisi VIII DPR, Maman Imanul Haq menyampaikan sejumlah catatan mengenai apa saja yang perlu diperhati kan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi, dalam rangka penanganan Covid-19 di sektor agama.

"Kami ingin memberikan masukan bahwa ada beberapa poin penting soal anggaran," kata Maman dalam Rapat Kerja (Raker) virtual Komisi VIII DPR bersma Menag, Rabu (8/4).

Catatan pertama, Maman meminta Menag dapat memperhatikan keadaan pendidikan pesantren di tengan pandemi ini.

Menurut dia, pendidikan pesantren tengah mengalami situasi yang betul-betul berbeda ketika harus melakukan pembelajaran secara daring lantaran diliburkan.

Butuh pengawasan ketat untuk guru-guru di pesantren agar proses pembelajaran tetap berjalan dengan efektif. Selain itu, Maman mendorong agar Kementerian Agama (Kemenag) bisa menambahkan anggaran setiap pesantren.

"Nah ini tentu butuh support anggaran untuk bagaimana pesantren-pesantren itu mampu melakukan pengajian jarak jauhnya. Itu yang pertama," terang Maman.

Catatan kedua, Maman juga mendorong Kemenag memberikan bantuan kepada para penyuluh atau tokoh-tokoh agama. Pasalnya, tidak bisa dimungkiri merekalah salah satu orang yang berdiri di garda terdepan untuk menumbuhkan kesadaran dan ketenangan masyarakat dalam mengahadapi Covid-19.

Selain itu, politikus PKB ini juga menyarankan agar setiap para pemuka agama dipantau tindak tanduknya dalam menyebarkan narasai-narasi merepons virus ini.

Maman berharap Kemenag dapat mengawasi mereka agar setiap narasi yang disampaikan selalu bernada positif, optimistis, dan juga rasional.

"Karena ada beberapa yang mencoba untuk lalu, seolah mempertahankan prinsip keagamaannya padahal itu keluar dari protokol WHO dan anjuran pemerintah. Ini tolong ditekankan kembali," tegas dia.

Lebih jauh, dirinya meminta agar Kemenag tetap mengawasi proses umrah yang tertunda. Utamanya mengenai persoalan asuransi.

Maman khawatir ada pengelola-pengelola umrah yang memanfaatkan momentum ini untuk lari dari tanggung jawab. Hal ini dilakukan agar calon jemaah umrah mendapafkan kepastian mereka.

"Sehingga kepastian bahwa ini adalah persoalan Covid-19, tetapi juga ada kepastian tambahan bila nanti Arab Saudi membuka kembali umrah-haji. Itu harus menjadi otoritas di pemerintah sehingga jemaah kita tetap yakin, apapun yang terjadi, setelah dibuka umrah-haji mereka tetap bisa berangkat," tutupnya.