DPR khawatir coronavirus ganggu ibadah haji

Wakil Ketua DPR, Arsul Sani mendorong Kementerian Agama (Kemenag) tanggap mengantisipasi jangka panjang ihwal kebijakan penangguhan umrah sementara oleh pemerintah Arab Saudi, terkait coronavirus.

Selain untuk proses ibadah umrah, kata Asrul, sudah sepatutnya juga membuat skema antisipasi penyelenggaraan haji agar tidak terganggu akibat masalah yang sama.

"Akan seperti apa penyelenggaraan haji tahun ini. Ini yang belum kita antisipasi. Kita masih fokus pada jemaah umrah yang tidak bisa berangkat. Padahal ada beberapa bulan ke depan itu, ada persoalan yang lebih besar kalau itu sampai mengganggu ibadah haji," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (28/2).

Selain itu, politisi PPP ini mendorong pemerintah agar bisa membangun diplomasi dan komunikasi dengan otoritas pemerintah Arab Saudi. Hal ini, sambung Asrul, penting dilakukan secara berkepanjangan.

"Saya kira kita harus dorong pemerintah untuk terus berkomunikasi, diplomasi dengan Arab Saudi," kata Arsul.

Arsul mengaku mafhum akan sikap pemerintahan Arab Saudi soal penangguhan umrah, semata-mata merupakan bentuk kewaspadaan atas penyebaran coronavirus di negara mereka.

Namun demikian, pemerintah Arab Saudi bisa menemukan jalan keluar untuk mengendalikan pencegahan coronavirus.

"Tentu harapannya virus corona sudah bisa dikendalikan, sudah bisa diatasi (pemerintah Arab Saudi) dalam satu dua bulan yang akan datang," ungkapnya.

Jika masih juga belum menemukan jalan keluarnya, Arsul memberi masukan agar pemerintahan Arab Saudi dapat meminta bantuan negara-negara Islam lainnya untuk mencari jalan keluar bersama.

Pasalnya, lanjut Arsul, kebijakan penangguhan umrah yang dikelauarkan akan berdampak luar biasa besar ketika tidak dicabut.