DPR klaim sudah kantongi tiga nama untuk pimpinan KPK

Anggota Komisi III DPR, Mulfachri Harahap, mengatakan pihaknya sudah mengantongi nama-nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang layak memimpin lembaga antirasuah itu dalam lima tahun ke depan. Meski sesi fit and proper test belum selesai, Mulfachri sudah menyimpulkan dua atau tiga nama yang cocok untuk menjadi pemimpin KPK baru.

"Belum ada (pilihan), kan sudah ada 7 (capim KPK) yang sudah fit and proper test. Dari 7 ini, kalau saya memberikan sedikit kesimpulan ya, sudah ada dua atau tiga nama yang masuk nominasi," kata Mulfachri saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9).

Politisi Partai Amanat Nasional ini menolak membocorkan nama dari tujuh capim KPK yang sudah masuk nominasi. Namun, berdasarkan uji kelayakan, ia menyimpulkan nama-nama itu berdasarkan presentasi dan penguasaan materi di depan anggota Komisi III.

"Anda (wartawan) tebak sendiri dong, siapa yang kira-kira presentasinya meyakinkan, siapa yang kira-kira penguasaan materinya cukup mumpuni, siapa yang kira-kira wawasan hukumnya bisa diandalkan untuk memimpin KPK ke depan. Saya kira itu basisnya," ujar politisi asal Sumatera Utara itu.

Uji kelayakan capim KPK dimulai Rabu (11/9). Ada lima capim yang mengikuti uji kelayakan di hari pertama, yakni Nawawi Pomolango, Lili Pintauli Siregar, Sigit Danang Joyo, Nurul Ghufron, dan I Nyoman Wara.

Kemudian di hari kedua, Kamis (12/9), giliran Alexander Marwata, Johanis Tanak, Luthfi Jayadi Kurniawan dan Firli Bahuri.

Terpisah, politisi Partai Demokrat Mulyadi mengatakan, pada dasarnya anggota Komisi III DPR memilih capim KPK berdasar tiga paramater, yaitu kompetensi, integritas, dan leadership (kepemimpinan). Dia memastikan jika capim KPK yang terpilih bukan karena lobi-lobi politik atau karena relasi yang sudah terjalin antar capim dan anggota Komisi III selama ini.

"Di sini tak ada (lobi). Kalau pun lobi-lobi, kita musyawarah. Tentu kita punya nalar untuk tidak gampang dilobi. Karena apa pun yang kita sepakati bersama, bagian dari argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan," ujar Mulyadi.

Mulyadi mengaku sudah memiliki kriteria capim KPK yang layak terpilih. Hanya, kata dia, pemilihan capim KPK nantinya tetap melakukan sistem voting. "Pasti sudah ada, tap kita kemungkinan besar kan melalui voting. Tapi tidak mungkin kita bocorkan," kata Mulyadi.

Mulyadi memastikan pemilihan capim KPK bukan karena latar belakang institusinya seperti Polri. Ini berkaca dari pimpinan KPK saat ini, yakni Basaria Panjaitan. Adapun capim KPK dari Polri ialah Firli Bahuri, sosok yang didepak KPK karena dinyatakan melanggar kode etik berat.

"Kita tidak melihat perwakilan Polrinya. Kita lihat dia dari kemampaun dari aspek hukum, baik secara teori dan praktek," ujar Mulyadi.

Kemampuan ini, kata Mulyadi sangat perlu guna menghindari perbedaan pendapat di antara pimpinan KPK saat menentukan status hukum pihak yang ditangkap.

"Karena kita tidak mau lagi KPK ke depan ambil keputusan hanya berdasar pertimbangan-petimbangan. Seperti tadi dikatakan, masih sering terjadi perdebatan karena tidak cukup bukti, akhirnya voting," tutur Mulyadi.