sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

DPR menduga izin FPI belum diperpanjang karena alasan politik

DPR sudah membentuk tim khusus untuk mengkaji mengenai perpanjangan SKT bagi beberapa ormas termasuk FPI.

Marselinus Gual
Marselinus Gual Senin, 02 Des 2019 17:51 WIB
DPR menduga izin FPI belum diperpanjang karena alasan politik

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan belum dikeluarkannya izin perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi organisasi Front Pembela Islam (FPI) karena berkaitan dengan dinamika politik di Indonesia belakangan ini.

Namun demikian, dia menyarankan kepada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, untuk berdiskusi bersama organisasi yang dimotori Habib Rizieq Shihab itu terkait penerbitan SKT. Menurut dia, duduk bersama perlu dilakukan agar kedua belah pihak dapat menemukan solusi.

"Saya sarankan agar kedua belah pihak melakukan koordinasi supaya kemudian SKT-nya bisa berjalan dengan baik, karena kalau tarik-tarikan begini ya nanti enggak selesai-selesai SKT-nya," kata Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12).

Diketahui, masa berlaku izin SKT FPI sudah habis yakni terhitung pada 20 Juni 2019 lalu. FPI sebetulnya sudah mengajukan perpanjangan izin, tetapi belum ditindaklanjuti oleh pemerintah hingga saat ini. Karena itu, Dasco menuturkan, pertemuan antara Kemendagri dan FPI agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.

"Semua pihak harus duduk bareng mengkaji bareng yang matang dan lalu jangan sampai gaduh, itu saja," ujarnya.

Lebih lanjut, Dasco mengatakan DPR sudah membentuk tim khusus untuk mengkaji mengenai perpanjangan SKT bagi beberapa ormas termasuk FPI. Menurut dia, hasil kajian itu nantinya berguna untuk memberikan rekomendasi dari DPR untuk pemerintah.

“Bukan hanya FPI, tapi ada beberapa organisasi yang lagi kita kaji juga perjalanan dari waktu ke waktu termasuk kemudian sehingga kemudian mendapatkan problem seperti ini,” ujar Dasco.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia, Petrus Selestinus, menilai pemerintah masih terlihat gamang menghadapi FPI, tidak seperti halnya ketika Pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Sponsored

Menurut Petrus, sikap gamang itu terlihat ketika pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih mendalami visi dan misi FPI tentang penerapan Syariat Islam secara kaaffah di bawah naungan Khilafah Islamiyyah.

Petrus menuturkan, kegamangan Kemendagri terhadap FPI justru bertolak belakang dengan semangat pembentukan UU No. 16 Tahun 2017 Tentang Ormas yang lahir melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017, dimana terdapat kebutuhan mendesak untuk menjaga kehormatan dan kedaulatan negara yang ideologinya sedang terancam oleh ideologi khilafah. 

"Sikap gamang dan terlalu dicari-cari, karena sudah 5 tahun visi dan misi FPI terdaftar di Kemendagri, namun tidak dilakukan pendalaman dan penindakan," kata Petrus.