sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

DPR minta guru awasi penerapan protokol kesehatan siswa

Hal ini untuk mencegah timbulnya klaster Covid-19 baru di lingkungan sekolah.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Senin, 23 Nov 2020 13:58 WIB
DPR minta guru  awasi penerapan protokol kesehatan siswa
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 939.948
Dirawat 149.388
Meninggal 26.857
Sembuh 763.703

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta agar pemerintah dapat menyiapkan segala fasilitas penunjang protokol kesehatan di sekolah, bila ingin mengadakan kembali kegiatan belajar mengajar secara tatap muka.

"Apabila memang di Januari itu akan diaktifkan sekolah, maka kita minta kepada pemerintah untuk benar-benar menyiapkan fasilitas di sejumlah sekolah, yang memenuhi standar protokol Covid-19," kata Dasco, kepada wartawan di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (23/11).

Politikus Partai Gerindra itu juga meminta kepada para guru agar dapat mengawasi penerapan protokol kesehatan terhadap para siswa. Hal ini untuk mencegah timbulnya klaster Covid-19 baru di lingkungan sekolah.

"Kepada guru, untuk ekstra hati-hati memerhatikan murid-muridnya dalam belajar, serta dalam mengatasi pandemi Covid-19 supaya tidak menjadi klaster baru di sekolah-sekolah," ucap dia.

Pembukaan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka merupakan pilihan dilematis. Sebab, kegiatan belajar secara tatap muka juga ditujukan untuk menjaga kualitas pendidikan.

"Saya pikir sektor pendidikan termasuk yang paling berat terdampak dalam pandemi Covid-19. Memang kita juga harus menjaga kualitas pendidikan anak dan kuantitasnya," ucapnya.

Sebelumnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, mempersilakan pemerintah daerah memutuskan pembukaan sekolah tatap muka di seluruh zona risiko Covid-19. Kebijakan ini mulai berlaku semester genap Tahun Ajaran 2020/2021.

“Perbedaan besar di SKB 4 Menteri sebelumnya, peta zona risiko tidak lagi menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka. Tetapi, pemda menentukan, sehingga bisa memilih daerah-daerah dengan cara yang lebih detail,” ujarnya.

Sponsored

Keputusan pembukaan sekolah, bakal diberikan kepada tiga pihak, yaitu pemda, kantor wilayah, dan orang tua melalui komite sekolah. Jika pada Januari 2021 ingin menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, maka perlu ditingkatkan kesiapan sekolah.

Namun, para orang tua murid dibebaskan untuk menentukan apakah buah hati diperbolehkan pergi ke sekolah atau tidak. Bahkan, ketika sekolah dan pemda telah memutuskan untuk membuka kembali kegiatan pembelajaran tatap muka.

“Pembelajaran tatap muka diperbolehkan, bukan kewajiban,” tutur Nadiem.

Keputusan ini menyusul evaluasi Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri atau SKB 4 Menteri yang sebelumnya telah diterapkan.

Berita Lainnya