DPR minta pengembangan vaksin Covid-19 dilakukan terbuka

Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani Aher, meminta proses pengembangan vaksin coronavirus baru (Covid-19) di Indonesia dilakukan secara jujur dan terbuka. Pangkalnya, masyarakat tengah menanti kehadirannya.

"Jika bicara mengenai obat atau vaksin Covid-19, maka yang perlu diperhatikan adalah prinsip jujur dan terbuka. Apakah itu mengenai efektivitasnya, mutasi virusnya, atau yang lainnya. Ini harus jujur dan terbuka disampaikan karena sangat ditunggu-tunggu masyarakat," ujarnya dalam keterngannya, Jumat (4/9).

PT Bio Farma (Persero) tengah melakukan uji klinis fase tiga terhadap vaksin Covid-19 yang dikembangkan perusahaan farmasi asal China, Sinovac. Pengujian yang dimulai 20 Agustus itu dijadwalkan berakhir pada Januari 2021.

Netty meminta Bio Farma memperhatikan hal lain terkait vaksin, seperti proses distribusi, ketersediaan untuk masyarakat, hingga pemberian terhadap orang yang diprioritaskan.

"Apakah vaksin ini efektif untuk melawan virus? Bagaimana aksesibilitas dan keterjangkauan bagi semua pihak? Perlu juga diperhatikan proses distribusinya di lapangan, apakah bisa memenuhi kebutuhan 267 juta rakyat Indonesia? Lalu, siapa yang lebih dahulu harus diberikan, apakah orang yang potensial menyebarkan virus, pemangku kekuasaan, atau siapa? Ini harus dipikirkan," paparnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga meminta calon vaksin buatan dalam negeri terus didukung. Jangan sampai produk luar negeri membuat pengembangan vaksin terhenti.

Dirinya pun meminta prosedur standar pengembangan obat dipatuhi agar tidak ada subjektivitas dan konflik kepentingan dari pemangku kepentingan.

"Obat apa pun yang dikembangkan harus mengikuti prosedur yang berlaku. BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) harus mengikuti aturan main agar tidak ada subjektivitas, konflik kepentingan, permainan proyek, apalagi bekerja di bawah tekanan karena ada intervensi dari pihak lain," tutup Netty.