DPR minta permenkes vaksin individu berbayar direvisi

Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay, menilai, pemerintah mendengar aspirasi publik tentang penolakan vaksinasi berbayar bagi individu sehingga kebijakan tersebut dianulir. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pun diminta menindaklanjutinya.

"Dengan kebijakan ini, presiden menegaskan kembali, bahwa vaksin itu adalah hak semua orang. Oleh karenanya, tidak boleh membebani dan memberatkan masyarakat," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (19/7). "Agar pelaksanaan vaksinasi Sinopharm ini bisa dilaksanakan, maka Kemenkes harus mengubah Permenkes (Peraturan Menteri Kesehatan) Nomor 19 Tahun 2021."
 
Vaksin Gotong Royong (VGR) sempat menjadi kontroversi karena ditujukan bagi individu dengan sistem berbayar. Awalnya, vaksin ini dipersiapkan untuk perusahaan, badan hukum, atau badan usaha. 
Saleh mengatakan, apabila program tersebut hendak dilanjutkan, maka permenkesnya harus direvisi dulu. "Kalau pengusaha dan pemilik perusahaan yang membayar, tentu tidak akan memberatkan individu-individu."

"Perlu juga dibuka ruang kepada pihak lain yang mau donasi. Vaksinasi yang dilaksanakan ditanggung oleh donatur. Selama itu dilakukan secara sukarela, semua harus didukung agar vaksinasi di Indonesia cepat mencapai target," imbuh politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Dirinya melanjutkan, percepatan pelaksanaan vaksinasi harus segera dilakukan. Pasalnya, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) baru saja mengumumkan, baru 25,8% masyarakat global yang telah divaksin dosis pertama. Sementara itu, varian-varian baru Covid-19 terus berkembang.

"Indonesia harus bekerja keras. Ada 270 juta rakyat Indonesia yang perlu dilindungi. Target memvaksin 181,5 juta warga tidaklah mudah. Karena itu, semua pihak harus bergotong royong membantu pemerintah," ujarnya.

Menurut Saleh, program vaksinasi berlomba dengan kasus positif. Kapasitas rumah sakit dan kecukupan para tenaga medis membuat semua waswas. Namun, jumlah orang yang terpapar diharapkan segera turun dengan vaksinasi dan secara perlahan memutus mata rantai penyebaran Covid-19.