DPR soal vaksin individu berbayar: Timing-nya belum pas

Anggota Komisi IX DPR, Edy Wuryanto, mempertanyakan vaksin Sinopharm hibah dari Uni Emirat Arab (UEA) yang digunakan pemerintah untuk vaksin gotong royong (VGR) individu atau berbayar. Pangkalnya, bertentangan dengan program vaksinasi gratis.

"Jaminan apa yang Pak Menteri (Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, red) sampaikan, bahwa vaksin Sinopharm dari Uni Emirat Arab itu tidak digunakan untuk vaksin mandiri? Lalu, muncul kesimpulan publik yang berkonotasi negatif, 'Ini, kok, vaksin hibah malah dijual? Apalagi semua hulu-hilirnya dikelola holding BUMN,'" katanya dalam rapat kerja, Selasa (13/7).

Edy mengatakan, VGR yang disepakati DPR dan pemerintah sebelumnya untuk perusahaan. Namun, belakangan justru muncul program individu berbayar.

Kebijakan tersebut, menurutnya, menimbulkan polemik baru. Alasannya, target 181 juta penduduk yang divaksin gratis belum tercapai, termasuk tidak terpenuhinya permintaan kepala daerah se-Indonesia.

"Kalau muncul vaksin individu, lah, yang dilayani yang punya duit; sementara yang miskin, yang mengharapkan vaksin, program belum selesai. Maka, menurut saya, timing-nya untuk individu itu belum pas," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Perjuangan (PDIP) ini.

Meski demikian, Edy sepakat jika program vaksin individu berbayar bakal membantu APBN. Sayangnya, komunikasi pemerintah tidak transparan sehingga menimbulkan persepsi negatif dari publik.

"Yang perlu diantisipasi adalah ini, tidak menimbulkan persoalan sensitif yang kemudian menjadi wacana publik yang liar. Yang mestinya baik, tapi cara kita menyampaikan ke publik tidak open sehingga muncul mispersepsi," tuturnya.

Pada kesempatan sama, Budi Gunadi sesumbar, vaksin Sinopharm hibah dari UEA takkan dipakai untuk pelaksanaan VGR individu berbayar. Kilahnya, vaksin tersebut disimpan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan penyalurannya akan dilakukan dengan hati-hati.

"Saya ingin memastikan di sini, bahwa 500.000 (vaksin) Sinopharm dan akan tambah lagi 250.000, hibah pribadi dari Raja UEA ke Presiden Jokowi tidak dijual," ujarnya.

Budi melanjutkan, hibah UEA mulanya bakal dipakai calon jemaah haji yang hendak berangkat ke tanah suci tahun ini. Lantaran dibatalkan, vaksin itu bakal dialihkan untuk kelompok disabilitas.