DPR terbelah di kasus Jiwasraya

Parlemen terbelah terkait kasus Jiwasraya. Fraksi Demokrat menginginkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus). Sementara Wakil Ketua DPR Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyebut Panitia Kerja (Panja) sudah cukup untuk menangani masalah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).

Dasco beranggapan, kasus ini tengah dalam penanganan Kejaksaan Agung (Kejagung), Kementerian BUMN, dan Kepolisian. Selain itu, masyarakat atau para nasabah kata dia, hanya ingin uangnya dikembalikan. 

"Saya pikir masyarakat luas tidak pusing mau Panja atau Pansus, tapi yang penting bagaimana uang mereka kembali. Bagaimana kemudian prajurit TNI-Polri, bagaimana kinerja Jiwasraya dan ASABRI ini membaik, serta penegakan hukum berjalan. Itu saya pikir," ujar Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1).

Politikus Gerindra ini juga menerangkan, Panja akan membantu segala penegakan hukum yang tengah berjalan. Pembentukan Panja juga bukan karena kesepakatan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebaliknya, Dasco mengklaim, mayoritas fraksi di DPR hanya ingin merespons masalah ini dengan cepat.

"Kalau misalnya kemudian ada yang bilang DPR enggak galak, saya pikir bukan soal galak-galakan. Saya pikir bagaimana harapan masyarakat supaya uangnya kembali," kata Dasco

Sebelumnya, tiga Komisi DPR RI telah sepakat untuk menyelesaikan masalah Jiwasraya dengan membentuk Panja. Adapun komisi-komisi tersebut seperti Komisi III, Komisi VI, dan Komisi XI. 

Komisi VI bahkan telah meresmiskan pembentukan Panja dalam rapat komisi pada Selasa (21/6) kemarin. Mereka bahkan telah menetapkan susunan anggota yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI Fraksi PDIP Aria Bima.

"Memutuskan keanggotaan panitia kerja, jadi Komisi VI membentuk tiga panja. Yang pertama adalah Panja Permasalahan Asuransi Jiwasraya, yang kedua Panja Perdagangan Komoditas Ekspor, yang ketiga Panja BUMN Energi," kata Wakil Ketua Komisi VI Fraksi NasDem, Martin Manurung, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1).

Dalam pembentukan anggota Panja Komisi VI ini, Fraksi Demokrat sama sekali tidak mengirimkan nama untuk turut ambil bagian. Menurut Martin, hal itu lantaran mereka belum memutuskan sikap secara resmi ihwal keputusan pembentukan Panja tersebut.

Di waktu terpisah, anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat, Benny K Harman mencurigai adanya aliran dana Jiwasraya ke lingkaran Istana. Ia mengatakan, bisa saja uang tersebut demi kepentingan Pemilu 2019 karena kasus ini muncul menjelang kontestasi itu. 

“Ini bertautan dengan kelompok-kelompok individu yang mungkin di lingkar kekuasaan. Kalau di lingkar kekuasaan belum tentu Bapak Presiden Jokowi tahu. Bisa saja orang-orang yang menjual Istana. Makanya kita (Demokrat) ingin bongkar itu,” kata Benny.