sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

DPR minta pemerintah tindak tegas korporasi pembakar hutan

Karhutla juga merusak ekosistem lingkungan yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup.

Marselinus Gual
Marselinus Gual Jumat, 08 Nov 2019 21:19 WIB
DPR minta pemerintah tindak tegas korporasi pembakar hutan


Anggota DPR RI Komisi IV Yohanis Fransiskus Lema meminta pemerintah menindak tegas korporasi yang terlibat kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pasalnya, selain menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar, karhutla juga merusak ekosistem lingkungan yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup.

"Ada tiga aktor penting di sini terkait karhutla, yaitu negara, korporasi, dan masyarakat. Masyarakat yang menyebabkan karhutla bisa diberikan edukasi untuk tidak lagi melakukan. Namun, tidak bagi korporasi yang menjadi pelaku utama karhutla," ujar Ansy dalam siaran pers yang diterima Alinea.id di Jakarta, Jumat (8/11).

Ansy mengunjungi wilayah Riau bersama dengan anggota Komisi IV lainnya, Kamis (7/11) lalu. Salah satu lokasi kunjungan kerja ialah lokasi karhutla di Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Menurut Ansy, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Provinsi Riau adalah provinsi dengan karhutla terbesar selama periode Januari-September 2019. Total rekapitulasi karhutla sebesar 75.870 hektare. 

Angka itu 8,85% dari total luas lahan karhutla di Indonesia yang mencapai 857.756 hektare. Riau masuk dalam lima provinsi terbesar yang karhutla dengan total 389.001,46 hektare. 

"Apa yang menjadi penyebab karhutla di Riau ini adalah adanya alih fungsi lahan dan deforestasi. Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal PTSP Riau, luas kebun kelapa sawit di Riau tercatat 2,42 juta hektare. Luas kebun sawit ini lebih dari seperempat luas Provinsi Riau yang sekitar 8,7 hektare," ujar Ansy.

Menurut dia, rata-rata pemilik kebun kelapa sawit di Riau adalah masyarakat dan korporasi. Namun, mayoritas dimiliki korporasi, baik yang berskala nasional maupun internasional. "Jangan sampai negara harus selalu menanggung kerugian hingga puluhan triliun akibat karhutla," kata dia. 

Posisi pertama kasus karhutla ditempati Kalteng dengan 773.385,25 hektare, diikuti Sumsel dengan 727.651,97 hektare, Papua dengan 680.748,12 hektare, dan Kalsel dengan 419.231,06 hektare. Kebakaran di Riau tahun ini utamanya paling banyak terjadi di lahan gambut (40.553 hektare) dan tanah mineral (8.713 hektare).

Sponsored

Hingga Oktober 2019, KLHK telah menyegel 64 perusahaan yang terlibat karhutla dan tersebar di berbagai provinsi, termasuk Riau. KLHK juga menetapkan 5 dari 20 perusahaan asing sebagai tersangka kasus karhutla.

Selain mengenai penyegelan atau pembekuan izin, Ansy mengatakan, pemerintah juga bisa memberlakukan denda demi memperkuat efek jera. "Negara harus bisa adil di sini. Pemerintah harus bisa kuat untuk menindak tegas korporasi agar peristiwa karhutla ini tidak menjadi agenda tahunan yang selalu terjadi," kata dia.