DPR usulkan sekolah sering kena banjir dipindah ke tempat aman

Banjir di Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi (Jabodetabek) bukan hanya berdampak pada rumah warga. Sekolah-sekolah banyak juga yang terendam atau tergenang air akibat banjir yang terjadi awal tahun ini.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mendesak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan langkah cepat guna menangani sekolah-sekolah terdampak banjir tersebut.

"Mengingat musim libur sudah selesai, kami mendorong agar pemerintah merampungkan pendataan atau pemetaan, berapa sekolah terdampak untuk semua level," ucap Hetifah saat dihubungi Alinea.id, Minggu ( 5/1) malam.

Begitu pun bagi sekolah-sekolah yang aman. Semuanya juga tidak lupa harus menjadi objek pendataan. Pasalnya, sekolah yang aman bisa difungsikan untuk tempat pengungsian bagi warga terdampak banjir.

Hetifah menyarankan agar sekolah-sekolah terdampak banjir dapat menginformasikan kepada pemerintah setempat ihwal dampak banjir yang mereka alami. Hal tersebut sebagai modal pemerintah guna memberikan bantuan untuk memperbaikinya jika memang ada kerusakan.

"Ya jadi kalau ada yang rusak, pokoknya jangan sampai ada sekolah yang misalnya mengancam keselamatan dan keamamanan bagi peserta didik, itu jangan sampai digunakan dulu. Jadi harus diperbaiki dengan segera," ujarnya.

Lebih lanjut, Hetifah menuturkan pihaknya berharap pemerintah dan pemda dapat menyediakan tempat sementara untuk kegiatan belajar siswa. Misalnya, dengan menyediakan tenda darurat selama masa perbaikan.

Menurut politikus Golkar itu, penyediaan tenda darurat ini penting agar proses belajar dan mengajar tetap berjalan, sehingga siswa tidak tertinggal pelajaran.

"Bisa jadi mereka memang membutuhkan sekolah untuk menghilangkan trauma bagi siswa terdidik yang terkena dampak banjir, semacam trauma healing. Dan bagi yang lain agar mereka tidak terkena kemalasan," papar Hetifah.

Selain itu, kata dia, sebaiknya sekolah-sekolah juga mengadakan program bantuan untuk siswa terdampak banjir. Misalnya program bantuan sembako dan bimbingan konseling khsusus untuk menghilangkan trauma pascabencana. Kemudian, perlu adanya toleransi juga untuk siswa yang masih belum bisa masuk sekolah. 

"Jadi kalau gitu sekolah bisa mempunyai fungsi sosial, bukan hanya kegiatan belajar mengajar. Tapi ia dapat menjadi pusat informasi apabila ada bantuan. Karena beberapa sekolah juga menjadi tempat posko. Jadi ia bisa menjadi pusat informasi juga. Fungsi sosialnya ditingkatkan kembali," ujar dia.

Jangka menengah dan jangka panjang

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mendata sekolah-sekolah terdampak banjir. Namun, untuk sementara baru di wilayah DKI Jakarta dan sebagian wilayah Banten. 

Berdasarkan data sementara Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (Seknas SPAB) Kemendikbud per 3 Januari 2020, setidaknya ada 290 sekolah terdampak banjir di wilayah DKI Jakarta.

Sebanyak 201 terendam banjir, sedangkan 89 sekolah mengalami gangguan pada akses menuju sekolah. Sementara terdapat 8.420 siswa di DKI Jakarta terdampak banjir.

Kemudian, di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, terhimpun 12 sekolah mengalami kerusakan pascabanjir bandang. Sebanyak 20 rumah milik guru dan tenaga kependidikan juga terendam banjir bandang.

Hetifah mendesak, agar semua proses ini segera dirampungkan. Untuk itu, kata dia, perlu ada sinergitas antara instansi pemerintahan, baik itu Kemendikbud, Pemda, mapun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Katakan menyediakan volunteer untuk pengajar. Kemudian nanti untuk jangka menengah harus juga dipikirkan menyelipkan pejaran materi terkait kebencanaan," urai Hetifah.

Hetifah menerangkan, sebaiknya siswa mengerti akan datangnya banjir, kemudian juga bagaimana pencegahannya. Lebih jauh, Hetifah menuturkan, pemerintah juga harus mulai memikirkan penanganan jangka panjang. Misalnya dengan memetakan sekolah-sekolah yang menjadi langganan banjir.

"Yang jangka panjangnya, itu kita ketika membangun sarana prasarana publik, termasuk sekolah itu harus di lokasi-lokasi yang dipastikan aman dari bencana," kata dia.

Oleh karena itu, Komisi X mendorong agar pemerintah memindahkan sekolah-sekolah yang menjadi langganan banjir ke tempat-tempat aman. Hal ini harus masuk dalam prioritas sensus sarana dan prasarana sekolah pada anggaran tahun ini.

"Pindah salah satunya kalau kita tahu secara periodik dia terancam terus, masa kita masih nekat. Bahwa nantinya kemana pindahnya, itu tugas pemprov. Nanti disulap saja yang tanah bekas sekolah dijadikan ruang terbuka hijau atau tempat apa," ungkapnya.