DPRD DKI dukung kebijakan new normal

Indonesia akan memulai fase new normal atau tatanan hidup baru di tengah pandemi Covid-19. Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi menyatakan, mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat tersebut. Namun, dalam menjalankan rutinitas barunya masyarakat harus mengikuti protokol kesehatan Covid-19.

"Setuju dengan kebijakan pemerintah pusat yang telah merujuk pada aturan WHO," kata Pras, dalam keterangannya, Rabu, (27/5).

Politikus PDIP itu menyatakan, bahwa saat ini pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tidak bisa diterapkan secara murni. Masyarakat, harus tetap dapat beraktivitas dengan menerapkan protokol kesehatan.

Protokol new normal, misalnya membuka pusat perniagaan atau mal dengan pembatasan pengunjung, bioskop dibuka setengahnya, restoran dibuka hanya sebagian, wajib menggunakan masker, dan menjaga jarak. "Jadi, psikologis masyarakat dipertimbangkan, enggak bisa terus di rumah saja. Tetapi. dengan catatan harus menerapkan protokol kesehatan," katanya.

Pras mengungkapkan, penyebaran Covid-19 harus dilawan dengan cara-cara kesehatan. Yakni, harus sesuai dengan protokol WHO.  "Makanya, protokol kesehatan wajib diterapkan saat beraktifitas. Sifatnya wajib" katanya.

Di sisi lain, Pras juga melakukan inspeksi mendadak (sidak) pasca libur lebaran 2020. Dia mengapresiasi organisasi perangkat daerah (OPD) yang sudah bekerja normal dan menerapkan protokol kesehatan. Pelayanan di beberapa kecamatan dan lima Wali Kota di Jakarta, sudah berjalan normal. "Saya sampaikan, layani warga dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Jakarta harus pulih dan bangkit. Ini saya sampaikan ke ASN," tegas dia.

Sebelumnya pemerintah pusat akan menerapkan era new normal dalam menghadapi penyebaran Covid-19. Presiden Joko Widodo, telah menyambangi stasiun MRT Jakarta dan Mal di Summarecon Bekasi untuk meninjau langsung persiapan kebijakan tersebut.