DPRD Jakarta ancam setop anggaran revitalisasi Monas

DPRD DKI Jakarta berencana menyetop anggaran revitalisasi kawasan Monumen Nasional (Monas). Menyusul banyak permasalahan yang timbul.

"Saya berhak menyetop. Menyetop di dalam perancangan anggaran revitalisasi ini," kata Ketua DPRD Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, di lokasi proyek, Jakarta, Senin (27/1).

Salah satu masalahnya, ketakadaan izin dari Kementerian Sekretariat Nasional (Kemensetneg). Padahal, diatur dalam Pasal 5 Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta.

Atas pertimbangan itu, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, meminta penataan Monas dihentikan. Sikap tersebut secara resmi akan disampaikan melalui surat kepada pemerintah provinsi (pemprov).

Pras, sapaannya, juga kesal dengan buruknya tahapan pelaksanaan kegiatan. Pangkalnya, penganggaran dilakukan sebelum perencanan rampung.

"Ini enggak. Dibuat anggarannya dulu. Baru perencanaan. Nah, ini terbalik," ujar dia.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu kian dibuat jengkel oleh pemprov. Lantaran takada komunikasi dan koordinasi dengan DPRD.

Dicontohkan dengan keengganan pejabat pemprov menjelaskan konsep revitalisasi kala dirinya inspeksi ke Monas. "Pemerintah daerah itu ada dua, lo. Eksekutif dan Legislatif. Harus diajak ngomong bareng," tuturnya.

"Kalau ke depan enggak kooperatif, saya akan setop itu anggaran," ucapnya kembali mengancam.

Saat inspeksi, Pras hanya menemui pengawas proyek dari PT Bahana Prima Nusantara dan Kepala Seksi Pelayanan Informasi Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monas, Irfal Guci.

Pemprov Jakarta tengah menata kawasan Monas. Rencananya berlangsung hingga 2022. Sementara, pengerjaan baru dilakukan di sisi selatan. Nilai proyek Rp64 miliar lebih.

Nantinya, akan ada lapangan plaza lokasi proyek yang tengah dikerjakan. Selain sebelah timur dan barat.