DPRD Jakarta nilai koordinasi pemprov dengan pusat buruk

DPRD DKI Jakarta menilai, koordinasi antaran pemerintah provinsi (pemprov) dengan pusat buruk. Ini tecermin dengan penolakan kawasan Monumen Nasional (Monas) untuk lintasan Formula E.

Pangkalnya, terang Sekretaris Komisi D DPRD Jakarta, Nova Harivan Paloh, pemprov telah mempersiapkannya sejak 2019. Namun, tak direstui Komisi Pengarah (KP) Pembangunan Kawasan Medan Merdeka, baru-baru ini.

"Nah, artinya, kemarin itu koordinasi enggak pemprov sama sesneg (sekretaris negara)?" ujarnya di Jakarta, Kamis (6/2).

Penyelenggara Formula E di Indonesia, PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro, sebelumnya merencanakan lintasan balap melalui kawasan Monas. Desain disetujui Federasi Otomotif Internasional (FIA).

Trek tersebut melewati Jalan Medan Merdeka Selatan atau depan Balai Kota. Kemudian Patung Kuda-masuk dan keluar Monas-belakang Stasiun-Jalan Medan Merdeka Selatan.

Belakangan, KP melarang area Monas menjadi lintasan Formula E. Pertimbangannya, ikon Ibu Kota dan Indonesia ini merupakan situs wisata cagar budaya.

Sesuai Pasal 4 Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta, KP dipimpin menteri sekretaris negara (mensesneg). Sedangkan gubernur, merujuk Pasal 4 dan Pasal 6, menjabat sekretaris KP dan pimpinan badan pelaksana (BP).

Nova berkeyakinan, sikap Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) bukan tanpa alasan kuat. "Artinya, mungkin Monas punya kriteria-kriteria khusus sekali," tuturnya.

Apalagi menurut dia, KP juga berisikan pejabat-pejabat lain. Macam menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR), menteri perhubungan (menhub), menteri lingkungan hidup dan kehutanan (LHK), menteri komunikasi dan informatika (menkominfo), serta menteri pendidikan dan kebudayaan (mendikbud).

Meski demikian, dirinya menganjurkan, pemprov memindahkan trek ke lokasi lain. "Kayak Lapangan Banteng," kata Wakil Ketua Fraksi NasDem DPRD Jakarta itu.