DPRD Jatim: Jangan sampai PSBB diperpanjang

Meski sebaran Covid-19 mengalami lonjakan cukup tinggi, Jawa Timur (Jatim) dinilai belum pantas menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tingkat provinsi atau secara total.

Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak menegaskan, pimpinan dewan tidak menginginkan adanya PSBB untuk tingkat provinsi.

Ia berharap PSBB cukup sekali diberlakukan dan tidak ada perpanjangan di Surabaya Raya, yakni Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. 

Pimpinan dewan, kata dia, akan mengevaluasi PSBB tiga daerah setelah masanya habis, yakni 11 Mei 2020. 

Dia berharap PSBB cukup sekali diterapkan. "Jangan sampai diperpanjang, apalagi ada daerah lain yang mengajukan PSBB,” pintanya, dikonfirmasi, Jumat (8/5).

Sahat meminta agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam melakukan pencegahan, agar PSBB ini berjalan lancar dapat menurunkan sebaran orang positif Covid-19. 

Upaya itu dengan cara mendorong kesadaran masyarakat untuk mematuhi dan mengikuti arahan pemerintah. “Kita harus disiplin agar PSBB cukup sekali saja,” tegasnya.

Sahat mengapresiasi langkah Pemerintah Pusat yang menginstruksikan kementerian untuk memberikan bantuan kepada Jatim.

Apalagi, jelas dia, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pusat berencana meninjau dan menangani tiga klaster baru di Jatim. 

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo belum lama ini memerintahkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 membantu Provinsi Jawa Timur dalam menangani Covid-19. Mengingat angka penyebaran di Jatim yang terbanyak ketiga setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat.