sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

DPRD kritisi Pemprov DKI soal penerimaan pajak baru Rp31,5 triliun

APBD-P 2019 Pemprov DKI Jakarta defisit, tapi diganjar Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Tito Dirhantoro
Tito Dirhantoro Rabu, 30 Okt 2019 08:25 WIB
DPRD kritisi Pemprov DKI soal penerimaan pajak baru Rp31,5 triliun

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mempertanyakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019 Pemprov DKI Jakarta yang defisit. Ia mengaku perlu mengkritisi hal ini lantaran laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diganjar Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Saya tidak bangga hari ini, APBD kita defisit. Duit kita banyak di luar oleh oknum eksekutif. Sekali lagi, saya jalan keliling, kenapa (pemerintahan) sebelumnya masalah BPK ini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) tapi pembangunan ada. Namun saat ini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) tapi kita defisit?" ucap Prasetio di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (29/10).

Prasetio menyoroti masalah anggaran di Pemprov DKI Jakarta, karena berdasarkan data per 17 Oktober 2019, penerimaan pajak baru mencapai Rp31,5 triliun atau sekitar 70,86% dari target Rp44,5 triliun. Dia meminta Pemprov DKI Jakarta agar lebih aktif mengejar pendapatan.

"Pendapatan kurang. Jangan naik-naik terus PBB, naik-naik pajak lainnya. Dari luar mana nih? Banyak, ada denda KLB," kata Prasetio.

Sponsored

Selain itu, Prasetio menambahkan, pendapatan dari retribusi parkir juga bisa ditingkatkan antara lain melalui pengaturan parkir valet. "Khusus parkir di Jakarta, yang kerja sama dengan DKI untuk pemilik semua, nggak boleh monopoli. Terutama Secure Parking itu. Panggil khusus. Valet juga itu belum ada Pergub-nya. Itu kan pendapatan juga. Kita masuk sebentar Rp150 ribu," ucap Prasetio.

Prasetio juga meminta pengelola keuangan daerah, seperti Bappeda, agar bisa berkomunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, terutama jika ada masalah dan kekurangan.

"Bappeda punya hak bicara kepada gubernur. Jangan gubernur kasih enak terus. Dia orang baik, pak. Jangan takut pada Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP)," kata Prasetio. (Ant)

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid