sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

DPRD minta Anies optimalkan pemeriksaan SIKM di perbatasan

Pemrov DKI harus mengerahkan seluruh anggota Satpol PP untuk membantu menjaga perbatasan ke luar masuk wilayah DKI Jakarta.

Ardiansyah Fadli
Ardiansyah Fadli Jumat, 29 Mei 2020 12:42 WIB
DPRD minta Anies optimalkan pemeriksaan SIKM di perbatasan
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 502.110
Dirawat 63.722
Meninggal 16.002
Sembuh 422.386

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mengoptimalkan pemeriksaan surat izin keluar masuk (SIKM) di lapangan. Dia khawatir akan terjadi lonjakan besar arus balik mudik Lebaran yang memasuki wilayah DKI Jakarta.

"Pemprov harus siap. Biasanya setelah Lebaran akan terjadi lonjakan pendatang yang besar," kata Zita saat dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat (29/5).

Untuk itu, Pemrov DKI harus mengerahkan seluruh anggota Satpol PP untuk membantu menjaga perbatasan ke luar masuk wilayah DKI Jakarta. Hal itu penting guna membantu meringankan tugas aparat kepolisian dan TNI.

"Pengawasan di lapangan juga perlu mengoptimalkan peran Satpol PP, agar TNI dan Polisi bisa bekerja lebih ringan," ujar dia.

Dengan maksimalnya jumlah penjaga di perbatasan ke luar masuk ibu kota, maka penertiban dan penegakan sanksi pada pelanggar dapat dilakukan secara efektif.

Zita menilai ada kecenderungan banyak masyarakat meremehkan aturan yang dibuat dan diterapkan oleh pemerintah. Terbukti, di tengah pelarangan mudik masih terdapat ratusan ribu orang yang mudik Lebaran.

"Padahal sudah dilarang mudik, tetap aja ramai yang mudik. Ini publik butuh tahu konsekuensi dan hukumannya seperti apa," katanya.

Selain itu, Zita juga berharap agar Pemrov DKI segera menyempurnakan sistem perizinan SIKM di websitenya. Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan akses SIKM sehingga tidak bisa ke Jakarta karena kesalahan sistem.

Sponsored

Gubernur Anies juga harus melakukan koordinasi aktif dengan kepala daerah di Jabodetabek. Hal itu perlu dilakukan agar kebijakan yang dibuat dapat saling mendukung.

"Saya harap koordinasi pemprov dan daerah sekitar perlu dibuat. Tidak bisa DKI Jakarta yang kendalikan sendiri semuanya. Harus berlapis dan seirama," mata dia.

"Orang kerja di DKI menginap terlebih dahulu di Tangerang Selatan, bisa saja. Saya belum dengar ada MoU dengan daerah sekitar. Di sini, ujian Pak Anies menjadi Gubernur Indonesia. Saya yakin beliau mampu mengajak daerah sekitar seirama," lanjutnya.

Menjinakkan La Nina demi ketahanan pangan

Menjinakkan La Nina demi ketahanan pangan

Senin, 23 Nov 2020 16:42 WIB
Efek domino kekerasan perempuan berbasis online

Efek domino kekerasan perempuan berbasis online

Minggu, 22 Nov 2020 14:48 WIB
Berita Lainnya