sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

DPRD minta commitment fee Formula E ditarik, ini alasannya

Ada beberapa alasan dari Komisi E DPRD DKI meminta uang commitment fee ditarik.

Ardiansyah Fadli
Ardiansyah Fadli Jumat, 19 Jun 2020 10:38 WIB
DPRD minta commitment fee Formula E ditarik, ini alasannya

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengatakan, pihaknya sepakat meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menarik kembali uang commitment fee yang telah dibayarkan untuk ajang balap mobil listrik Formula E di Jakarta.

"Kami kemarin rapat meminta agar kalau bisa dana yang sudah dibayarkan ditarik dulu, karena kita lagi butuh dana," kata Iman Satria di Jakarta, Jumat (19/6).

Ada beberapa alasan dari Komisi E DPRD DKI meminta uang commitment fee ditarik. Pertama, ajang balap mobil listrik internasional Formula E tersebut mustahil digelar di tengah pandemi Covid-19. Pasalnya, masa wabah ini tidak bisa ditentukan waktu berakhirnya.

"Tidak mungkin Formula E bisa dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19," ujarnya.

Kedua, kata Iman, DKI Jakarta membutuhkan pendanaan untuk menangani kasus Covid-19 di Jakarta. Kondisi ekonomi DKI sedang sedang sulit. Terbukti anggaran APBD DKI untuk tahun depan mengalami penyusutan karena sebagian anggaran digunakan untuk menangani Covid-19. 

Tak hanya itu, jika biaya tersebut tidak ditarik, Pemprov DKI akan terus terbebani dengan harus membayar uang commitment fee setiap tahunnya dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10%.

"Kalau enggak ditarik mesti ada bayar lanjutan," ujar dia.

"Setiap tahun naik 10% dari 20 juta ke 22 juta ke 24 juta dan seterusnya. Artinya kalau lima tahun, kita masih harus bayar 88 juta poundsterling," lanjutnya.

Sponsored

Iman Satria menilai hal tersebut tentu sangat membebani kondisi keuangan DKI Jakarta.

"Alangkah sayangnya kalau harus memikirkan membayar Formula E yang notabene belum tentu orang juga mau datang karena Covid-19," lanjutnya.

Iman menambahkan, pihaknya memahami untuk menarik commitment fee tentu tidak mudah. Artinya ada prosedur dan sejumlah aturan yang mesti diikuti.

Untuk itu, dia meminta agar Pemprov DKI segera membahas dan mempelajari MoU yang telah disepakati di awal antara Pemprov DKI, Jakpro dan pihak luar.

"Kami minta Jakpro pelajari dulu, apakah masih possible untuk dilanjutkan. Tentunya dengam seizin gubernur. Kalau kami melihatnya dari sisi ekonomi dan bisnis, kayaknya impossible dalam kondisi kayak begini. Uang puluhan juta pounds kan banyak," kata dia. 

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid