Dukung Pansus Banjir Jakarta, Fraksi PAN dianggap "durhaka"

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta dianggap "durhaka". Lantaran mendukung pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Banjir.

Wakil Ketua DPW PAN DKI, Sugiyanto, menyatakan, partainya menjadi salah satu pendukung pemerintahan Anies Baswedan di Ibu Kota. Sehingga, sikap fraksi tersebut bertentang dengan keputusan politik.

"PAN itu adalah massa pendukung Anies-Sandi. Harusnya tidak mendukung Pansus Banjir," ujarnya saat dihubungi Alinea.id di Jakarta, Rabu (15/1).

PAN mulanya mendukung Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni pada Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017. Pada putaran kedua, sokongan dialihkan kepada Anies-Sandiaga Uno. Mengingat jagoannya kandas.

Sgy, sapaannya, mengingatkan, "meroketnya" perolehan kursi PAN di "Kebon Sirih" pada 2019-2024 tak lepas dari sikap politik itu. "Partai matahari terbit" kini menempatkan sembilan kadernya di DPRD DKI.

Pada periode 2014-2019, PAN hanya memiliki dua kursi. Karenanya, bergabung dengan Fraksi Demokrasi di DPRD DKI.

Dia pun beranggapan, wacana Pansus Banjir bertujuan mencari-cari kesalahan Anies. Sehingga, dukungan lebih banyak berasal dari partai kontrarezim.

Jika fraksi tak jua menarik sikapnya, Sgy khawatir, partainya ditinggalkan pemilihnya. "Konstituen PAN justru akan kecewa melihat langkah ini," ucapnya.

DPRD mewacanakan pembentukan Pansus Banjir Jakarta. Diklaim disokong tujuh fraksi. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Golkar, NasDem, Demokrat, PAN, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Kebangkitan Bangsa-Partai Persatuan Pembangunan (PKB-PPP).

Fraksi Gerindra bersikap sebaliknya. Karena pembentukan alat kelengkapan dewan sementara itu sarat kepentingan politik. Gerindra merupakan salah satu partai pendukung Anies sedari awal bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Beri Sanksi
Di sisi lain, dirinya meminta DPW memberikan sanksi kepada kadernya di legislatif atas sikapnya tersebut. Apalagi, belum ada keputusan resmi partai.

"Kalau dianggap itu suatu kesalahan yang berat, maka itu ada ancaman sanksi," katanya.

Sgy menerangkan, hingga kini DPW PAN DKI belum melakukan pembahasan resmi terkait wacana pansus. Sehingga, fraksi sebagai perpanjangan "tangan-kaki" takboleh mendahului keputusan partai.

"Tidak bisa tiba-tiba membuat satu kebijakan yang menyangkut kepentingan banyak orang secara sepihak," tutur dia.