sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Efikasi Sinovac rendah, PKS minta pemerintah ganti merek lain

Mulyanto mengungkapkan, pemerintah China memborong vaksin Pfizer buatan Amerika untuk keperluan vaksinasi rakyatnya. 

Marselinus Gual
Marselinus Gual Kamis, 22 Jul 2021 18:01 WIB
Efikasi Sinovac rendah, PKS minta pemerintah ganti merek lain

Pemerintah didesak lakukan evaluasi efikasi vaksin Sinovac dalam program vaksinasi Covid-19. Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto, menyatakan, jika terbukti tidak efektif lebih baik ganti dengan merek lain.

"Pemerintah harus jujur melakukan evaluasi ini. Semua harus diungkap apa adanya. Jangan sampai uang yang ratusan triliun untuk vaksinasi tidak berdampak terhadap upaya penanggulangan Covid-19," kata Mulyanto dalam keterangannya, Kamis (22/7).

Dia mengungkapkan, pemerintah China memborong vaksin Pfizer buatan Amerika untuk keperluan vaksinasi rakyatnya. Kebijakan ini menimbulkan pertanyaan, apakah Tiongkok sendiri meragukan kemampuan vaksin Sinovac yang diproduksinya sendiri.

Selain itu, beberapa negara yang semula menggunakan Sinovac juga menyatakan beralih ke merek lain. Setidaknya Malaysia dan Thailand akan menghentikan penggunaan Sinovac bila persediaan habis. 

Selanjutnya, akan menggunakan vaksin merek lain untuk kelanjutan program vaksinasi di negara mereka.

"Kita harus evaluasi vaksin Sinovac ini secara serius, karena faktanya efikasi vaksin ini menurut WHO hanya 51% dan hasil Uji BPOM hanya 65%. Kan, masih ada jenis vaksin yang lebih tinggi efektivitasnya," tegas Mulyanto.

Terkait itu, Mulyanto pun mendorong, memerintah mempercepat produksi vaksin Merah Putih yang tengah dikembangkan oleh LBM Eijkman. Dia mengatakan, pemerintah perlu mengalokasikan sumber daya dan sumber dana yang cukup untuk percepatan riset dan produksi vaksin dalam negeri ini.

"Negara jangan kalah dengan kepentingan mafia impor vaksin. Negara harus berani bersikap dalam kondisi krisis ini. Yang kita pertaruhkan bukan semata soal anggaran yang besar tapi nasib rakyat Indonesia," tandas Mulyanto.

Sponsored
Berita Lainnya