Ekonomi ambyar, pelonggaran PSBB dinilai jalan keluar

Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA menilai Indonesia sudah urgen menerapkan pelonggaran aktivitas pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk memulihkan kondisi ekonomi Tanah Air.

Menurut peneliti LSI Denny JA, Ikrama Masloman, pelonggaran PSBB dibutuhkan, mengingat hingga sekarang belum ada kepastian kapan virus ini berakhir. Pun vaksin penangkal virus tersebut belum juga ditemukan.

"Sehingga kalau menunggu vaksin tentu akan semakin lama sementara ekonomi terus bergulir dan semakin besar angka PHK. Artinya, semakin besar ekonomi ambyar atau bisa berujung pada chaos," papar Ikrama dalam konferensi pers secara virtual, Sabtu (16/5).

Merujuk catatan LSI Denny JA, hingga kini ancaman PHK bagi masyarakat memang semakin tinggi. Per Mei 2020, setidaknya sudah ada 7 juta orang terkena PHK di Indonesia.

Catatan ini terkonfirmasi jika disandingkan dengan data BPJS Ketenagakerjaan ihwal kesulitan pembayaran iuran yang juga mencapai angka 7 juta.

Bahkan, kata Ikrama, ada yang memprediksi angka PHK akan naik hingga menyentuh 30 juta orang.

"Artinya semakin lama lockdown atau PSBB diterapkan di suatu negara, akan ada konsekuensinya terhadap recovery ekonomi, dan tentunya PHK massal yang bisa mengancam," tegas dia.

Menurut Ikrama, atas dasar itu banyak negara-negara di laur yang sudah mulai melonggarkan aktivitas warganya.

Sebagai contoh negara Austria. Sejak 14 April negara ini sudah melonggarkan lockdown dan aktivitas ekonomi, walaupun dengan batasan-batasan protokol kesehatan.

Kebijakan melonggarkan karantina wilayah atau lockdown juga dilakukan Perancis pada 11 Mei, Jerman 20 April, New Zeland pada 27 April, Spanyol dan Italy pada 4 Mei 2020.

"Ini juga terlihat dari tren sebenarnya kalau kita lihat dari moving average pertumbuhan kasus ini sudah mulai menurun, sehingga membuat negara-negara sudah mulai membuka ekonominya, bisnis skala kecil dibuka, toko ritel pakaian dibuka, taman publik juga dibuka, kemudian toko-toko di pusat pariwisata," ujar dia.