Eks Menko Kemaritiman soroti rendahnya anggaran riset dan inovasi iptek

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Kemaritiman) Indroyono Soesilo menyoroti rendahnya anggaran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), termasuk perhatian terhadap kesejahteraan para peneliti atau perekayasa pada 4 LPMK, yakni Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan).

Menurut Indroyono, mimpi Presiden Joko Widodo (Jokowi) Indonesia akan menjadi negara maju pada 2045 saat dilantik di periode kedua pada Oktober 2019 lalu, sulit akan terwujud jika anggaran kebijakan Iptek tidak diatur dengan baik. Alasannya, sambung Indroyono, kemajuan suatu negara sudah tentu berkaitan investasi di bidang riset dan inovasi iptek dan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM).

"Kalau kita tidak bisa mau berinvestasi di bidang riset dan inovasi Iptek, dan SDM-nya rasanya akan berat. Kita akan begitu-begitu aja. Pertumbuhannya pelan-pelan, untuk konsumsi lagi, bayar hutang lagi, kita hanya bisa begitu," kata Indroyono dalam dalam webinar Alinea Forum bertajuk "Model Integrasi BRIN," Jumat (18/6).

Indroyono mengatakan, kondisi riset dan inovasi Iptek di mancanegara atau negara maju terbagi dalam tiga bagian. Yakni kebijakan, pelaksana, dan pendanaan.

"Kalau kita lihat di negara maju, kebijakan itu dibuat pemerintah, pelaksananya lembaga pemerintah, universitas, lembaga swasta dan industri. (Untuk pendanaanya) Sebenarnya di negara maju itu pemerintah hanya 30% untuk pendanaan, sisanya swasta. Apalagi Korea, 80% swasta, 20% pemerintah," ujarnya.

Indroyono menjelaskan, dari 10 besar negara maju, Amerika Serikat berada di urutan pertama alokasi dana untuk riset dan inovasi iptek, yakni USD 612,71 miliar atau 3,1% PDB (produk domestik bruto) untuk pengembangan research and development (R&D) di tahun 2019.

Di Urutan kedua, ada China sebesar USD 514,79 miliar atau 2,2% PDB. Kemudian Jepang sebesar USD 172,61 miliar atau 3,2% PDB untuk pengembangan R&D di tahun 2019. Sementara posisi Indonesia berada di peringkat 44 dunia dengan alokasi anggaran sebesar USD 2 miliar atau setara 0,1% PDB pada 2013.

Menurut Indroyono, di negara-negara maju dana R&D mayoritas bersumber dari pihak swasta. Korea Selatan misalnya 80% merupakan kontribusi swasta dan hanya 20% dari anggaran negara. Begitu pula dengan AS, di mana negara hanya menggelontorkan 30% dari total dana R&D, dan sisanya 70% merupakan partisipasi swasta.

Kondisi berbeda terjadi di Indonesia. Hampir 100 % dana R&D bersumber dari APBN. "Kita USD 2 miliar ini hampir 100% pemerintah. Inilah ciri mana negara maju dan mana negara yang sedang berkembang menuju negara maju." pungkasnya.