Epidemiologi UI: Penanganan Covid-19 di Indonesia tak terkoordinasi

Penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia masih tidak terkoordinasi. Menurut Pakar epidemiologi dan biostatistik Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono, Indonesia bakal sulit mengatasi pandemi jika antar kementerian/lembaga masih tidak berjalan baik.

"Jangan tanya apakah membahayakan atau tidak membahayakan. Toh, pemerintah tidak mengenal bahaya. Sudah pilkada suruh diundur, tidak mau. Liburan panjang baru mau dibicarakan. Tiba-tiba ada usulan sekolah mulai tahun depan. Sepertinya semua tidak terkoordinasi," kata Pandu saat dihubungi, Senin (23/11).

Semestinya, perencanaan dibicarakan dalam rapat koordinasi kabinet. Menurut Pandu, potensi penularan Covid-19 yang tidak lagi bisa ditebak, harus bisa diminimalisir dengan perencanaan yang matang. 

"Kalau mau sekolah tahun depan. Ya, liburan panjang enggak usah. Pilkada diundur. Lebih penting mana pilkada atau pembukaan sekolah. Saya tidak bilang pilkada atau pembukaan sekolah yang lebih penting. Tetapi, semua kegiatan negara harus terkoordinasi," tutur Pandu.

Dia mengaku, meragukan pembukaan sekolah dengan protokol kesehatan ketat. Sebaiknya, kata dia, harus ada uji coba dulu untuk mengantisipasi berbagai kendalanya.

"Protokol kesehatan, kan dari dulu sudah ada aturannya, tetapi implementasinya susah. Apalagi anak-anak-anak," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim mempersilakan, pemerintah daerah (pemda) memutuskan pembukaan sekolah tatap muka di seluruh zona risiko Covid-19. Kebijakan ini mulai berlaku semester genap tahun ajaran 2020/2021.

"Perbedaan besar di SKB (Surat Keputusan Bersama) empat menteri sebelumnya, peta zona risiko tidak lagi menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka. Tetapi, pemda menentukan, sehingga bisa memilih daerah-daerah dengan cara yang lebih detail," ucapnya dalam konferensi pers virtual, Jumat (20/11).