sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Erick Thohir minta pegawai BUMN di bawah 45 tahun mulai berkantor 25 Mei 2020

Namun di daerah yang masih memberlakukan PSBB waktu berkantor akan disesuaikan dengan kebijakan pemda setempat.

Annisa Saumi
Annisa Saumi Minggu, 17 Mei 2020 17:04 WIB
Erick Thohir minta pegawai BUMN di bawah 45 tahun mulai berkantor 25 Mei 2020
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 72347
Dirawat 35349
Meninggal 3469
Sembuh 33529

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta semua pegawai BUMN yang berusia di bawah 45 tahun mulai berkantor lagi pada 25 Mei 2020. Namun, di daerah-daerah yang masih memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, waktu berkantor bagi pegawai BUMN disesuaikan dengan kebijakan pemda setempat.

Imbauan tersebut tercantum dalam surat nomor S-336/MBU/05/2020 tertanggal 15 Mei 2020.

Erick meminta setiap BUMN melakukan beberapa hal dalam menjalankan skenario the new normal tersebut. Setiap BUMN diwajibkan membentuk task force penanganan Covid-19, dengan fokus perhatian saat ini khususnya pada melakukan antisipasi skenario the new normal.

Selanjutnya, setiap BUMN wajib menyusun protokol penanganan Covid-19 khususnya, namun tidak terbatas pada aspek manusia (human capital & culture), cara kerja (process & technology), serta pelanggan, pemasok, mitra, dan stakeholders lainnya (business
continuity)
.

Erick juga meminta task force yang telah dibentuk masing-masing BUMN untuk menyusun timeline pelaksanaan skenario the new normal, dengan berpedoman pada kebijakan menteri BUMN, komando kementerian dan lembaga terkait, serta keunikan masing-masing klaster/sektor dan/atau daerah.

"Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan skenario the new normal pada masing-masing BUMN, menjadi tanggung jawab direktur utama dan agar dilaporkan secara berkala kepada Wakil Menteri BUMN terkait," kata Erick.

Sementara itu Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan, tanggal 25 Mei tersebut menyesuaikan dengan waktu PSBB. Artinya, apabila wilayah tempat perusahaan BUMN tersebut masih melakukan PSBB, maka BUMN akan mematuhinya.

"Jika PSBB mengatakan karyawan tidak boleh bekerja, maka kita akan patuhi karena daerah tersebut tidak akan bekerja. Kalau PSBB dibuka, protokol ini akan berlaku dengan sendirinya," kata Arya melalui pesan instan di Jakarta Minggu (17/5).

Sponsored
Berita Lainnya