ESDM Banten tak kuasa hadapi maraknya tambang ilegal

Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten mencatat ada sebanyak 100 lebih aktivitas tambang ilegal yang beroperasi di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). 

Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten Eko Palmadi mengaku telah melakukan pendataan terhadap galian tambang ilegal di TNGHS yang diduga menjadi penyebab banjir bandang dan longsor di Lebak. Jumlah terakhir yang berhasil didata mencapai 100 lebih.

“Di Taman Nasional Gunung Halimun Salak itu lebih dari, yang kita sudah puya datanya itu sudah seratus sekian lah ada,” kata Eko saat ditemui di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Rabu (8/1).

Penambangan ilegal atau gurandil tersebut diduga telah beroperasi puluhan tahun lalu. Namun dia tidak mengetahui secara persis lama tambang ilegal beroperasi di TNGHS.

"Kalau nanya sudah berapa tahun saya enggak tahu, saya enggak punya datanya. Sebelum saya pindah ke sini (ESDM) sudah ada, dulu saya di departemen sudah ketemu itu," katanya.

Dia mengatakan, tambang ilegal tersebut pernah coba ditertibkan pada tahun 2003. Namun, upaya penertiban gagal karena petugas diadang ribuan masyarakat sekitar TNGHS dengan membawa senjata tajam.

Atas pengadangan tersebut upaya penertiban gagal, petugas pun tidak bisa berbuat apa-apa. "Terus bagaimana coba, Ditembakin jadi masalah, HAM urusannya, terus mau diapain coba,” dalihnya.

Langkah yang diambil berikutnya, kata dia, telah dilaksanakan rapat koordinasi antara TNGHS dengan kepolisian. Selanjutnya kepolisian yang berhak melakukan tindakan karena menyangkut urutan hukum.

 “Ini sudah kan pelaksanaan mereka (kepolisian) yang punya hak untuk melaksanakan itu. Kami memberikan masukan, datanya,” tutupnya.