Evolusi Humas Polri: Dari pelengkap hingga berdiri di garda terdepan

Saat dirotasi ke Divisi Hubungan Masyarakat (Humas) Polri, Kombes Zahwani Pandra Arsyad sempat berpikir dirinya sudah "dibuang". Dulu, Divisi Humas Polri memang tempat berkumpulnya orang-orang bermasalah. Apalagi, Pandra lebih banyak berkecimpung di dunia reserse dan intelijen. 

Namun, setelah berpikir ulang, Pandra menyadari pandangannya itu keliru. Sejak beberapa tahun terakhir, Divisi Humas Polri tak lagi jadi sekadar pelengkap. Bahkan, posisi divisi yang kini dipimpin Irjen Pol Argo Yuwono itu semakin krusial sebagai "penyambung lidah" kepolisian. 

"Sekarang ini memang benar, menjadi humas semakin penuh tantangan, tetapi semakin pula diminati. Kuncinya yang penting mau merendah dan tetap tegas," kata Pandra saat berbincang via telepon dengan Alinea.id, belum lama ini.

Pandra kini menjabat sebagai Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Lampung. Pada awal 2019, ia sempat menjabat sebagai Kasubbagopinev Bagpenum Ropenmas Divisi Humas Polri. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kapolres Meranti, Riau selama hampir tiga tahun. 

Dijelaskan Pandra, mengepalai divisi humas di polda tak mudah. Menurut dia, terkadang menjaring dan memperbaharui informasi di lapangan sulit karena keterpencilan sebuah kawasan. Padahal, publik menuntut kecepatan informasi. 

Ia mencontohkan konflik-konflik yang terjadi Mesuji, Lampung. "Kalau ada kejadian tidak mudah kami meng-update-nya. Humas di sana juga di bawah Kabag Ops, tidak berdiri sendiri. Jadi, informasinya tidak bisa secepat peristiwa-peristiwa di wilayah kota," ujar Pandra.

Lebih jauh, Pandra berharap semua personel Polri diberikan pelatihan terkait kehumasan. "Ke depan kehumasan menjadi satu pembelajaran dalam pelatihan yang wajib untuk seluruh satuan kerja," ujar pria kelahiran Semarang, Jawa Tengah, 30 Mei 1970 itu. 

Naiknya pamor Divisi Humas Polri diakui Kadivhumas Polri Argo Yuwono. Menurut Argo, banyak personel Polri yang berminat bekerja di divisi humas karena anggapan berkarier di divisi tersebut merupakan batu loncatan untuk menuju posisi yang lebih tinggi. 

"Saya jujur saja memperketat seleksi karena untuk menyampaikan informasi yang benar prosesnya itu ada. Kami menyadari Divisi Humas sekarang ini bukan lagi menjadi pelengkap atas kegiatan fungsi lain, tetapi menjadi garda terdepan dan tantangannya cukup berat," kata Argo kepada Alinea.id di Gedung Polri, Jakarta Selatan, Senin (26/10).

Divisi Humas Polri didirikan pada 30 Oktober 1951. Divisi itu lahir sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk menghadirkan unit-unit public relation (ketika itu berakronim purel) di setiap instansi pemerintah. 

Pada mulanya, divisi itu bernama Dinas Penerangan Polri atau disingkat Dispenpol. Surat Keputusan (Skep) Dispenpol ditandatangani oleh Kapolri pertama Jenderal (Purn) Raden Soekanto Tjokrodoatmojo. 

Dalam perkembangannya, Dispenpol berkali-kali berganti nama, mulai dari Seksi Humas, Direktorat Humas, Pusat Penerangan Kepolisian hingga sejumlah nama lainnya. Baru pada Oktober 2002, lewat keputusan Kapolri bernomor Kep53/X/2002, unit khusus di bawah Kapolri itu resmi bernama Divisi Humas Polri. 

Belakangan, peran divisi itu kian sentral di Korps Bhayangkari. Apalagi, eks Kapolri Tito Karnavian dan Kapolri saat ini Idham Aziz menaruh perhatian besar terhadap divisi itu. Secara khusus, Idham bahkan menjadikan manajemen media sebagai satu dari tujuh program prioritasnya. 

"Kerja humas itu tidak mudah. Bahkan, itu rumit sebenarnya. Sekarang ini mengklarifikasi hoaks, memberikan imbauan melalui medsos, harus kreatif dengan meme, video pendek. Semua bidang humas harus begitu," ujar Argo.

Masih terus berbenah 

Seiring dengan kian pentingnya peran Divisi Humas Polri, beragam fasilitas penunjang pun disiapkan. Divisi itu, misalnya, bakal punya gedung baru yang mulai bisa ditempati para personelnya pada Desember 2020 mendatang. 

Sejalan dengan itu, Argo menegaskan, perbaikan kualitas para personel juga terus dilakukan dengan menggelar pelatihan secara berkala. Ke depan, ia berharap, pelayanan Divisi Humas Polri bisa dibuka selama 24 jam penuh.

Pembenahan-pembenahan itu perlu dilakukan karena tantangan-tantangan yang muncul di era digital. Menurut Argo, struktur Divisi Humas saat ini belum mampu mengimbangi tuntutan publik atas kecepatan dan kelengkapan informasi yang disajikan Polri. 

"Bisa dibilang dengan struktur saat ini, tantangannya, keteter. Saya rencananya akan ada satu pejabat fungsional lagi agar dapat bergantian melayani penyampaian informasi ke masyarakat baik di televisi atau media daring dan radio," tutur Argo.

DIRGAHAYU HUMAS POLRI KE 69.

Selalu menjadi Sumber Informasi cepat, selalu Obyektif dan Terpercaya, serta selalu partisipatif dalam setiap momentum guna mendukung Kamtibmas yang aman dan Kondusif.

Kapolri Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M. Si #HUTKe69HumasPolri pic.twitter.com/LKZeTyGoBK — Divisi Humas Polri (@DivHumas_Polri) October 30, 2020

Dalam mengumpulkan dan menyajikan data, Argo menjelaskan, Divisi Humas Polri memiliki departemen bernama Pusat Informasi Data (PID). Segala informasi terkait kasus dan detail mengenai rapat koordinasi penanganan kasus sebenarnya bisa diakses lewat PID.

Pejabat PID umumnya berada di seluruh satuan kerja yang mempermudah penyatuan informasi untuk disajikan kepada masyarakat melalui media massa. Namun demikian, pejabat PID biasanya juga merangkap jabatan lainnya.

"Itu yang kadang menjadi kendala. Kami kadang akhirnya harus berkomunikasi dengan penyidiknya langsung untuk mendapatkan informasi terbaru saat ada pertanyaan-pertanyaan dari wartawan," tutur Argo.

Tantangan lainnya ialah dalam penanganan peristiwa di daerah. Menurut Argo, informasi yang mampu disajikan personel Divisi Humas di polres atau polsek terpencil kerap terbatas lantaran minimnya fasilitas. Untuk kamera saja, Polri baru berencana menyalurkan ke daerah tahun depan. 

Padahal, lanjut Argo, banyak polres atau polsek yang kerap menangani kasus-kasus besar. "Tetapi, dokumentasi untuk dibagikan ke media tidak sesuai standar kelayakan. Informasinya pun terkadang sulit dikonfirmasi karena sulitnya menjangkau akses ke lokasi atau akses telekomunikasi yang tidak stabil," tutur dia. 

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri Brigjen Awi Setiyono membenarkan bahwa kerja di Divisi Humas bukan kerja santai. Apalagi, jumlah media massa semakin banyak. Dalam sehari, Awi biasanya menerima ratusan pertanyaan dari wartawan. 

"Kami di Divisi Humas memilih melakukan konferensi pers secara daring agar bisa memenuhi semua media. Kalau saya hanya membalas pesan, media daring dan koran saja yang bisa menjadikan berita, sedangkan TV butuh gambar dan radio butuh suara," ucap Awi saat ditemui Alinea.id di kantornya, Selasa (27/10).

Awi mengatakan, tak semua pertanyaan wartawan bisa direspons seketika itu juga. Di sisi lain, ia juga perlu mengonfirmasi ke satuan kerja yang menangani perkara supaya tidak keliru menyampaikan fakta dan data kepada pewarta. "Sehingga kerjanya sangat kejar-kejaran dengan waktu," kata dia. 

Sinergi dengan media 

Selain terus membenahi kualitas personel dan fasilitas, Divisi Humas Polri juga terus memperkuat sinergi dengan media massa. Terkait upaya itu, Argo mengatakan, divisinya bahkan rutin berdiskusi dengan media untuk bertukar pandangan. 

"Divisi Humas dan media menjadi satu kesatuan yang harus mendukung satu sama lain supaya masyarakat bisa mendapatkan informasi yang akurat dan cepat," cetus Argo.

Argo mengatakan, ia telah menyusun sejumlah program untuk memudahkan wartawan meliput peristiwa dan menyampaikan informasi kepada publik. Salah satunya ialah penyediaan rompi khusus bagi wartawan dalam liputan di tengah konflik. 

Rompi itu, kata Argo, bisa meminimalisi potensi terjadinya kekerasan oleh oknum Polri di lapangan. "Sejumlah kejadian kekerasan wartawan oleh anggota Polri di situasi konflik terjadi karena situasi chaos," tutur Argo. 

Dalam situasi bencana, Divisi Humas Polri juga akan menyediakan sejumlah fasilitas penunjang liputan wartawan. Argo menuturkan, Polri akan menyiapkan perahu karet untuk wartawan saat peliputan banjir dan media center portable di setiap lokasi bencana.

"Itu (program-program Divisi Humas) sudah diajukan dan disetujui Bapak Kapolri. Semoga tahun depan sudah tersedia. Bapak Kapolri memang memberikan perhatian dalam hal ini," jelas Argo.

Untuk memudahkan kerja media, Argo berencana menyiapkan sebuah situs resmi yang fokus menjabarkan detail kasus-kasus yang tengah ditangani Polri. Isinya berupa informasi-informasi terkait perkembangan kasus  dari seluruh satuan kerja di Polri yang disajikan dalam bentuk narasi, foto, video, dan suara radio. 

Dari situs itu, para pewarta dipersilakan mengambil informasi yang diperlukan untuk pemberitaan tanpa perlu mengonfirmasi kebenarannya kepada pejabat Divisi Humas Polri. Argo menjamin konten yang ditampilkan di situs itu akurat.

"Jadi, nanti media tinggal mencari saja informasi apa yang dibutuhkan. Tidak perlu konfirmasi lagi. Silakan diberitakan. Itu mempermudah satu sama lain," tutur Argo. 

Meskipun masih punya kekurangan, komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indrarti mengakui kinerja Divisi Humas Polri terus membaik. Menurut dia, divisi itu kini kian mampu mendekatkan Polri ke publik. Itu terutama terlihat sejak era Kapolri Tito Karnavian.

"Pada awal Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjabat, beliau memberikan perhatian pada manajemen media Polri. Publik yang tadinya kurang terlalu tahu apa saja yang sudah dilakukan Polri, menjadi lebih mengenal Polri," tutur Poengky kepada Alinea.id. 

Ketua Pelaksana Harian Kompolnas Benny Mamoto sepakat Divisi Humas Polri sudah semakin profesional dan mampu bergerak cepat dalam merespons sebuah peristiwa yang menarik perhatian publik. Meski begitu, ia berharap Divisi Polri tidak berhenti berbenah.

"Divhumas perlu terus meningkatkan kompetensi dan perannya karena tuntutan perubahan di masyarakat. Kontra narasi yang dibangun untuk menetralisir berita-berita bohong yang menyudutkan dan merusak citra Polri perlu tepat sasaran dan tidak kontra produktif," ujar dia.